Sebelum Pemberlakuan Pembatasan BBM Subsidi, Perlu Perhatikan Masyarakat Minim Akses Internet

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu memperhatikan pemerataan internet di masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Seperti yang kita tahu, tidak semua masyarakat punya akses ke internet dan mahir dalam menggunakan internet untuk mencari informasi. Jadi, ini perlu diperhatikan sebelum memastikan kebijakan ini berjalan secara lebih masif," ujar Yusuf saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (29/6/2022).

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero), perusahaan yang ditugaskan oleh negara untuk menyalurkan BBM subsidi kepada masyarakat, berencana akan melakukan uji coba pembatasan dua jenis BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar melalui website MyPertamina.

 Baca Juga: Rencana Pertamina Terapkan Pembelian BBM melalui Website, Pengamat: Sebaiknya Dibatalkan

Yusuf mengatakan, jika dilihat dari persyaratan yang dituliskan oleh pemerintah di dalamnya ada persyaratan untuk menginput KTP, STNK, dan persyaratan yang lain. 

"Persyaratan ini nantinya saya kira bisa digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa pembeli dari Pertalite adalah kelompok yang betul-betul membutuhkan atau sesuai dengan kelas pendapatannya," ujarnya.

Hal tersebut dapat terjadi karena NIK dan juga STNK bisa diketahui apakah kendaraan ini pemiliknya adalah kelompok yang sesuai prasyarat dari penerima subsidi bahan bakar kendaraan. 

Selain itu, Yusuf juga menyebut penggunaan aplikasi My Pertamina juga tidak lepas dari tantangan terutama pertama, aplikasi ini sendiri secara sistem belum sepenuhnya optimal setidaknya ini dilihat dari rating penilaian yang diberikan oleh pengguna aplikasi ini di Google Store.

"Rating ini menunjukkan experience dari konsumen yang menggunakan aplikasi selama ini. Sehingga untuk memastikan penggunaan aplikasi ini lebih tepat sasaran menurut saya perlu di-upgrade terlebih dahulu dari aplikasi ini sendiri," ungkapnya.

"Selain itu, diperlukan sosialisasi yang masif untuk memastikan bahwa informasi ini telah diterima dengan baik oleh seluruh kelompok golongan masyarakat," imbuhnya.