Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) usai menggelar pertemuan di Jakarta, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran dan pembahasan koalisi Bersatu (Beringin, Ka'bah, dan Matahari). | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Pembahasan soal platform pilpres ini semakin relevan untuk mengimbangi diskursus soal figur capres-cawapres yang hegemonik. Karena jika saat pemilu esok perdebatan yang muncul hanya sebatas figur capres-cawapres tanpa desain platform pilpres yang jelas serta kesinambungannya dari pemerintahan ke pemerintahan.
"Bila itu terjadi, maka sejujurnya kita sedang merencanakan kerusakan terstruktur, sistematis, dan masif bagi bangsa ini," imbuhnya.
Kedua, setelah usai pembahasan dan sosialisasi platform pilpres, maka berikutnya memilih siapa sosok capres-cawapres yang tepat. Karena platform pilpres harus diimplementasikan dan konsekuensinya dibutuhkan figur capres-cawapres yang berkualitas.
"Jangan sampai di balik logikanya, platform pilpres harus menyesuaikan figur capres-cawapres, jika tak ingin muncul kesan eksklusif," ujar Agung.
Bila perlu dibuat uji publik terbatas dalam panggung konvensi capres-cawapres rekomendasi baik dari Golkar, PAN, dan PPP. Ini demi memastikan bahwa pilihan yang nanti ditetapkan KIB memang sesuai kriteria.
Arahan ini setidaknya bisa menciptakan panggung elektoral yang atraktif bagi koalisi maupun serta meminimalkan anggapan bahwa koalisi ini hadir untuk mengakomodasi kepentingan di luar KIB pasca hadirnya Koordinator Projo.
Ketiga, KIB bisa mereduksi polarisasi di masyarakat di luar gagasan perlunya banyak koalisi. Yakni dengan mengajak partai atau koalisi lain untuk mendesain pemilu yang lebih baik, misalnya lewat revisi aturan untuk 1 putaran pilpres (single mayority).
Perlu juga menyampaikan ajakan penegakan aturan sangat tegas oleh aparat. Hal ini penting untuk memastikan tak ada kampanye hitam sebagaimana dua kali pemilu sebelumnya baik di media sosial maupun saat kampanye berlangsung hingga hari H pencoblosan.
"KIB perlu terus bergerak strategis, agar koalisi ini tak sekedar kumpulan partai yang tak solid, karena tak membawa platform pilpres yang jelas. Padahal Golkar, PAN, dan PPP memiliki misi besar institusional memperbaiki kursi di parlemen dan di saat sama terjadi efek ekor jas (coattail effect) dari paket capres-cawapres yang diusung," paparnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
