Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Beli Pertalite Gunakan MyPertamina, Tokoh NU Langsung Pertanyakan Hal Ini

Beli Pertalite Gunakan MyPertamina, Tokoh NU Langsung Pertanyakan Hal Ini Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemberlakukan pembelian Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina terus menjadi sorotan.

Tak hanya anggota DPR RI, Rofik Hananto yang menilai sistem itu kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Gus Umar alias Muhammad Umar Syadat Hasibuan pun menanyakan penggunaan MyPertamina tersebut.

Menurut Gus Umar, jika menggunakan MyPertamina itu haruslah menggunakan handphone, sementara penggunaan handphone sendiri dilarang digunakan di SPBU.

Baca Juga: Terkait Peluang Duet Prabowo-Puan, Sulit karena Mereka Akan Calonkan Diri Masing-Masing

Ia lantas mempertanyakan penggunaan handphone di SPBU tersebut. 

“Kenapa beli pertalite musti pakai hp sementara klu di SPBU dilarang pakai hp? Ada yg bisa bantu jawab?, ” tulis di Twitternya dikutip FAJAR.CO.ID, Sabtu (2/7/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai sistem itu kurang tepat, justru menambah keribetan rakyat dalam memperoleh haknya.

Menurutnya, latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar agar tepat sasaran yaitu rakyat yang tidak mampu.

Hanya saja, beber Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kebijakan itu masih belum jelas tujuannya.

Di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel, tapi kebijakan ini malah dibuat ribet.

“Yang pertama adalah siapa yang bisa mendaftar di sistem Mypertamina? Apa kriterianya? Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak? Apakah ada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menjadi pembandingnya. Klo iya, kita semua tahu kalau data DTKS tidak akurat. Tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk juga orang kaya yang tidak berhak,” pungkasnya, Sabtu (2/7/2022).

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan