Luhut: Vaksin Booster Syarat Mutlak Masyarakat Bermobilitas

Pemerintah resmi memberlakukan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Kebijakan ini diterapkan lantaran capaian vaksinasi booster saat ini masih sangat rendah.

Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan mengatakan, aturan tersebut rencananya baru akan diberlakukan sekitar dua minggu lagi. Hal ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Baca Juga: Catat..Dua Minggu Lagi Vaksin Booster jadi Syarat Perjalanan

"Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/7/2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini menerangkan, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat untuk perjalanan darat, laut, dan udara.

Luhut menambahkan, berdasarkan data PeduliLindungi, rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang dengan hanya 24,6 persen yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan makin berkurang.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi," ungkap Menko Luhut.