Demokrat Tiba-Tiba Ingin Gandeng Golkar untuk Pilpres 2024, Bagaimana Nasib KIB?
Wartawan mengambil gambar logo Partai Demokrat pada konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapan atas ditolaknya permohonan gugatan KSP Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11/2021). AHY menyatakan penolakan gugatan oleh PTUN itu semakin memperkuat keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Partai Demokrat masih membuka peluang bangun koalisi baru untuk hadapi Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution.
Salah satu yang disebut-sebut adalah menjalan koalisi dengan partai Golkar, meski partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Baca Juga: PDIP Masih Punya Dua 'Kartu As' di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Salah Satunya
"Selain menciptakan peluang untuk partai semakin besar pada Pemilu 2024, komunikasi politik antara Ketum AHY dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto misalnya, masih terus terawat. Meskipun Golkar ada di KIB," kata Syahrial kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Ia mengatakan, kerja sama Demokrat dengan Golkar sudah cukup bisa mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Menurutnya, Demokrat dan Golkar bisa jadi solusi terutama untuk stabilitas politik.
"Kerja sama Demokrat-Golkar dapat menjadi solusi terciptanya stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi dan kembali menggenjot roda ekonomi yang saat ini sedang terpuruk," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengklaim, sejarah mencatat bagaimana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode yang ikut didukung Golkar dan beberapa partai politik lainnya berjalan gemilang.
Baca Juga: Ini 5 Nama Dari PDIP Yang Berpotensi Jadi MenPAN RB, Tapi Nama Ganjar Pranowo Tidak Masuk
Menurutnya, kala itu tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum mengedepankan profesionalisme, kemudian demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga.
"Langkah solutif untuk kebaikan bangsa inilah yang akan ditempuh Ketum AHY dengan platform Perubahan dan Perbaikan. Menjadi jangkar dan membuka ruang terhadap segala hal yang terbaik untuk bangsa. Komunikasi 360 derajat terhadap seluruh stakeholders politik menjadi landasan Demokrat untuk bersikap. Tidak pernah menutup ruang diskusi dan silaturahmi," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar
