Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gunakan 13,7% dari Dana Terkumpul, Netizen Bandingkan ACT dengan Unicef: Yang Lain Malah 28%

Gunakan 13,7% dari Dana Terkumpul, Netizen Bandingkan ACT dengan Unicef: Yang Lain Malah 28% Kredit Foto: Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagai tindak lanjut atas dugaan penyelewengan dana oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga tersebut.

Dijelaskan Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (6/7/2022), alasan pencabutan itu karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial. Sanksi lebih lanjut akan diberikan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal.

Baca Juga: Kemensos Cabut Izin Aksi Cepat Tanggap (ACT), Presidennya Ngaku Kaget: Mengapa Begitu Cepat?

"Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan," urainya.

Muhadjir menyebut jika pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Sebelumnya, Presiden ACT lbnu Khajar mengaku menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.

Menanggapi hal itu, sejumlah pegiat media sosial membeberkan terkait pemotongan yang dilakukan sejumlah lembaga sosial lainnya. "Tahu ga berapa % @UNICEFIndonesia potong donasi? 28%," tulis salah satu netizen sembari menautkan link terkait Unicef.

Dari link itu terungkap bahwa rincian penggunaan 5 persen untuk admin dan operasional kantor, serta 23 persen untuk fundraising. Jadi, hanya 72 persen dari donasi yang murni untuk program, itu pun sudah termasuk operasional program.

Sementara itu, terungkap pula bahwa Oxfam Internasional melakukan pemotongan sebanyak 30 persen. "@Oxfam gimana? Sama. 30% utk nonprogram. Nonprogram itu terdiri dr fundraising, marketing, trading, dan administration (7.2%). Kebanyakan INGO atau badan @UN mmg ambil potongan donasi ~30%.," ungkap netizen tadi sembari menautkan link terkait lembaga tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: