Polri Amankan Uang Rp8 Miliar dalam Kasus Dugaan Penggelapan Yayasan ACT

Warta Ekonomi, Jakarta -

Polri mengamankan uang sebesar Rp8 miliar dalam rekening Yayasan ACT dalam kasus dugaan penggelapan dana donasi. Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, dana itu merupakan sisa yang ada dalam rekening Yayasan ACT.

Rekening itu kemudian diblokir untuk diamankan oleh penyidik. “Penyidik berhasil mengamankan sejumlah dana yang tersisa sebesar Rp3 miliar dan sebesar Rp5 miliar di beberapa rekening Yayasan ACT. Kemudian dilakukan pemblokiran rekening,” kata Nurul.

Dalam kasus ini Bareskrim Polri menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, serta dua petinggi ACT Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari sebagai tersangka.

Menurut Nurul, penyidik juga telah melakukan asset tracing terhadap harta kekayaan, baik yayasan maupun para tersangka dan pihak yang terafiliasi. Penelusuran dilakukan terhadap 843 rekening.

Ratusan rekening itu berdasarkan informasi PPATK. Penyidik juga telah bekerjasama dengan akuntan publik untuk melakukan audit keuangan Yayasan ACT.

Nurul menyebut, berdasarkan hasil koordinasi di Kemensos, penyidik akan melakukan klarifikasi dan penelusuran 777 rekening Yayasan ACT. Hal itu untuk mengetahui rekening mana saja yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kemensos sebagai rekening resmi yayasan ACT.

“Status rekening tersebut dilakukan pemblokiran lanjutan oleh penyidik sesuai kewenangan dalam UU TPPU,” imbuhnya.

Selain itu, Nurul menyatakam penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya Ketua Koperasi Syariah 212, bernama Muhamad Syafei, pada Senin (1/8/2022) kemarin.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, serta dua petinggi ACT Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana donasi ACT.

Dalam kasus ini keempat tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang ITE.

Mereka juga dikenakan Pasal 70 Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.