Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

PKS Maju Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK, Pengamat: Selayaknya Dikabulkan!

PKS Maju Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK, Pengamat: Selayaknya Dikabulkan! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presidential Threshold (PT) 20 persen kembali dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kali ini dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mengenai usaha sekian kalinya untuk menggunggat PT ini, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan Gugatan sejenis sudah berulang dilakukan, tapi ditolak oleh MK.

"Umumnya MK menolak gugatan PT 20 persen karena pengaju gugatan bukanlah pemegang legal standing atau hak hukum untuk menggugat aturan tersebut. Menurut MK, pemegang legal standing adalah partai politk (Parpol), sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu," katanya pada Rabu (6/7).

Menurut dia, ada harapan gugatan PKS tersebut dapat diterima MK. PKS sebagai Parpol tentu memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan PT 20 persen.

Baca Juga: Selamat Bu Megawati dan Mbak Puan Maharani, Rocky Gerung Kasih Jempol untuk Kalian! Alasannya Nggak Main-main, Simak!

"Kalau gugatan PT 20 persen dikabulkan MK, maka peluang capres alternatif akan bermunculan. Partai politik peserta Pemilu dengan sendirinya dapat mengajukan pasangan capres-cawapres," kata dia.

Kalau pasangan capres-cawapres banyak, tentu akan menyulitkan para oligarki untuk saling bantu membantu. Para oligarki tidak lagi dapat mendikte pasangan capres-cawapres yang diinginkannya.

Dia menambahkan, beragamnya pasangan capres-cawapres dapat juga meminimalkan politik polarisasi di tanah. Politik semacam ini hanya menguatkan politik identitas yang berbahaya bagi keutuhan NKRI.

"Jadi, selayaknya MK mengabulkan gugatan PKS. Keputusan itu dapat semakin menguatkan demokrasi di tanah air, sekaligus terpilihnya pasangan presiden-wakil presiden yang berkualitas," kata dia.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel:

Video Pilihan