Cepat-Cepat Cuci Tangan, PKS Bantah Keras Ada Hubungan dengan ACT: Kenapa Lari ke PKS, Ya?

PKS membantah keras adanya keterlibatan dengan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang belakangan tengah disorot publik terkait dugaan penyelewengan dana. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengeklaim jika dia bukanlah pendiri ACT.

Jazuli mengaku jika dirinya tidak pernah menerima gaji dari lembaga yang terbentuk pada 2005 itu. Itu dia lakukan demi membantah narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan nama legislator Komisi I DPR RI itu beserta parpolnya dengan ACT.

Baca Juga: ACT Keterlaluan Banget, Putri Mendag Zulhas Sampai Mohon ke Anies: Blacklist!

"Saya tidak ada kaitannya dengan ACT. Saya tidak ikut mendirikan, tidak pernah kerja di ACT, dan tidak pernah dapet gaji dari ACT," kata Jazuli melalui layanan pesan, Rabu (6/7).

Jazuli merasa heran konflik di internal ACT merembet luas, lalu menyeret PKS. "Ini, kan, masalah utamanya konflik di internal ACT mereka saling pecat. Kenapa jadi lari ke PKS, ya?" ujar Jazuli.

Adapun nama PKS dan Jazuli terseret ke pusaran konflik ACT setelah beredar informasi di media sosial. Dalam informasi yang beredar menyebut jika Sudarman Ibnu Murtadho adalah Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten periode 2020-2025.

Namun, Sudarman dalam informasi yang sama juga disebut sebagai Ketua Dewan Pengawas ACT ketika berstatus petinggi PKS di Banten. Berikutnya, informasi di media sosial juga menyebut Sudarman menjadi pimpinan Yayasan Rahmatan Lil’alamin.

Yayasan itu diketahui memiliki Sekolah IT Insan Citra. Sudarman menjabat Ketua Dewan Pengawas ACT ketika menjadi Ketua Yayasan Rahmatan Lil’alamin. Nama Jazuli disebut dalam media sosial menjabat sebagai Pembina Yayasan Rahmatan Lil’alamin yang memiliki Sekolah IT Insan Citra.

Jazuli mengaku tidak mengetahui Sudarman bekerja di ACT semasa menjabat petinggi PKS di Banten. Dirinya hanya tahu perihal status Sudarman di lembaga yang berkantor di Jakarta Selatan melalui pemberitaan.

"Saya pun baru tahu dari media kalau Pak Sudarman kerja di ACT karena tidak pernah memberi tahu saat rapat yayasan dan memang tidak ada kewajiban untuk memberi tahu juga dia (Sudarman, red) kerja di mana," ungkap dia.