Tolak Uji Materi Keserentakan Pemilu, Kuasa Hukum Partai Gelora: Putusan MK Membingungkan!
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak menjadi perhatian publik karena dianggap melahirkan sejumlah masalah.
Hal ini juga direspons oleh Partai Gelora dengan melakukan uji materi keserentakan pemilu, hanya saja hal itu ditolak lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mengenai hal ii Koordinator kuasa hukum Partai Gelora, Said Salahuddin, menilai putusan MK yang menolak uji materi keserentakan pemilu yang diajukan Partai Gelora membingungkan. Padahal MK dalam putusannya menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
"Walaupun norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur mengenai Pemilu Serentak sebelumnya pernah diuji beberapa kali oleh pemohon lain, tetapi MK tegas menyatakan bahwa batu uji dan alasan konstitusional yang didalilkan Partai Gelora sangat berbeda sehingga permohonan pemohon diterima dan tidak dinyatakan nebis in idem," kata Said kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).
Selain itu tidak ada satu pun dalil, argumentasi hukum, serta alat bukti yang diajukan oleh Partai Gelora dimentahkan oleh MK. Tentang dalil pemohon bahwa Pemilu Serentak yang menggabungkan pileg dan pilpres tidak efektif dalam penguatan sistem presidensial juga tidak dibantah MK.
Artinya, Said menambahkan, secara tidak langsung MK mengakui bahwa berkaca dari hasil Pemilu 2019, tujuan dari Pemilu Serentak yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial ternyata memang tidak terbukti. "Masalahnya kemudian, pada ujungnya MK menyatakan permohonan ditolak. Ini jadi kebingungan kami yang pertama. Semua dalil dan argumentasi tidak dibantah, tetapi permohonan dinyatakan ditolak," ujarnya.
Selain itu, Said menuturkan kebingungan kedua muncul ketika MK berpandangan belum memiliki alasan yang kuat karena belum melihat ada kondisi yang secara fundamental berbeda bagi MK untuk menggeser pandangannya memisahkan kembali pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Dalam putusan itu MK sama sekali tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 'kondisi yang secara fundamental berbeda'.
"Mestinya hal itu diuraikan. Harus jelas parameternya apa," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
