Subsidi BBM Terlalu Besar, Sofyano Usul Pertalite Dihapus Aja

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik/PUSKEPI Sofyano Zakaria ikut menyoroti besaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah untuk subsidi bahan bakar jenis Pertalite.

Karena itu, pihaknya pun mengusulkan agar pemerintah menghapus BBM Pertalite (RON 90) dan menggantinya dengan Pertamax (RON 92) sebagai BBM bersubsidi.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada Juli 2022, harga keekonomian BBM bersubsidi Pertalite Rp17.200 per liter, sedangkan Pertamina menjualnya dengan harga Rp7.650 per liter.

"Artinya pada setiap liter Pertalite RON 90 yang dibeli masyarakat terdapat subdidi negara sebesar Rp 9.550 per liter. Subsidi yang dikeluarkan ini terlalu besar, sehingga sangat membebani Keuangan Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/7/2022).

Lanjutnya, ia mengatakan jika Pertalite dihapus dan diganti Pertamax maka beban subsidi yang ditanggung pemerintah hanya Rp5.400 per liter.

Menurutnya, angka tersebut didapat Angka dari selisih harga keekonomian Pertamax RON 92 sebesar Rp17.900 per liter, dengan harga jual eceran Pertamax92 Non Subsidi saat ini sebesar Rp12.500 per liter.

“Artinya, jika Pemerintah mengalihkan subsidi Pertalite ke Pertamax RON 92, maka Negara hanya mensubsidi sebesar Rp5.400 per liter, sementara subsidi untuk Pertalite mencapai Rp9.550 per liter, hampir dua kali lipatnya,” bebernya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan menurunkan harga jual Pertamax, misalnya Rp11.500 berarti pemerintah hanya mensubsidi Rp6.400 per liter dan Ini masih jauh lebih hemat ketimbang Pemerintah mensubsidi Pertalite saat ini yang sebesar Rp9.550 per liter.

“Jika negara mensubsidi Pertamax dan pemakaian Pertamax (kuota per tahun) adalah sebesar 23 juta KL, atau sama dengan kuota Pertalite untuk tahun 2022, maka secara nominal subsidi Pertamax adalah sekitar Rp 124 triliun, sedangkan subsidi Pertalite untuk kuota sebanyak 23 juta KL adalah Rp 219,65 triliun. Ini belum termasuk jika nanti terjadi kebocoran (jebol) yang bisa mencapai 3.7 juta KL karena diperkirakan Pertalite akan jebol menjadi sekitar 26,7 juta KL,” paparnya.

Sambungnya, ia mengatakan pemerintah juga perlu merevisi aturan pengawasan pengendalian kuota BBM subsidi/kompensasi tahun 2022, karena tanpa itu maka Pemerintah akan sulit menghindar dari kebocoran atas kuota yang telah ditetapkan.

“Yang menjadi pertanyaan, jika terjadi kebocoran atau sampai kuota yang ditetapkan jebol, maka pihak-pihak mana saja yang diuntungkan? Ini perlu diantisipasi pemerintah dengan memperketat pengawasan,” tegasnya.