Kendaraan bermotor berjalan tersendat dalam kemacetan di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3). Serangkaian rekayasa lalu lintas yang diterapkan Pemkot Depok, seperti pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) serta pembagian Lajur Cepat dan Lajur Lambat bagi angkot dan sepeda motor belum mampu menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Depok, terlebih saat jam sibuk. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono memberikan tanggapan terkait maraknya wacana Kota Depok bergabung ke DKI Jakarta dengan membentuk Pemerintah Provinsi Jakarta Raya.
Menurutnya, salah satu alasan menguatkan wacana tersebut karena rencana Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. "Jakarta akan berubah status, tidak lagi menjadi ibukota negara. Jadi sama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain, akan memiliki kota dan kabupaten Otonomi Daerah (Otda). Maka, sangat mungkin Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) gabung ke Provinsi Jakarta. Ini konsep yang lama, konsep Megapolitan Jabodetabekjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Cianjur," Kata Imam, Kamis (14/07/22).
Lanjut Imam menilai alasan menguatnya kembali wacana Depok bergabung ke Jakarta adanya fenomena SCBD atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede dan Depok yang ramai belakangan ini. Fenomena ini menjadi deretan faktor pemicu kembali menguatnya wacana ini.
"Dari sisi wilayah juga Kota Depok dekat dengan Jakarta dibanding ke Bandung," ujarnya. Selain itu, tutur dia dari sisi budaya, bahasa dan lain sebagainya juga Kota Depok lebih mirip ke Jakarta.
Lalu untuk koordinasi kepolisian di Kota Depok juga masih wilayah teritorial Polda Metro Jaya (PMJ), begitu juga dengan keamanan gabungan dengan Kodam Jayakarta bukan Kodam III/Siliwangi.
Oleh karena itu, IBH berharap dengan bergabung Kota Depok ke Jakarta akan lebih memudahkan segalanya. Sebab, jarak yang lebih dekat dan waktu tempuh yang lebih cepat.
"Keuntungan untuk Depok dapat membangun lebih cepat dan lebih keren seperti daerah Sudirman," ungkapnya. Selain Depok untung, sambung IBH, jika Bodebek gabung ke Jakarta, Jawa Barat juga diuntungkan karena bisa fokus menangani pengembangan daerah di wilayah kota/kabupaten yang relatif masih tertinggal. Baik infrastruktur maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya.
"Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari para elit politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Terutama dapil atau daerah pemilihan Bodebek," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
