Sri Mulyani Sampaikan Peta Jalur Country Platforms ETM Menuju Ekonomi Hijau

Keuangan RI (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rumusan Country Platforms berdasarkan G20 Reference Framework saat membuka roundtable meeting. Dalam masa krisis yang berkelanjutan, platform tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan pembiayaan dan pencapaian transisi energi dengan memanfaatkan sumber pendanaan publik dan swasta serta instrumen kebijakan multilateral dan nasional. Hal ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kerangka kebijakan dan pendekatan bagi negara-negara tersebut terhadap isu dekarbonisasi.

Kementerian Keuangan Indonesia telah menyelenggarakan The Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) Ketiga di Bali 11-17 Juli 2022. Pertemuan dilaksanakan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional. Diskusi ini dirancang untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait permasalahan dan peluang untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan difokuskan pada transisi energi sebagai bagian dari transisi iklim.

Baca Juga: Benarkah Sri Mulyani Bilang Pemerintah Mau Naikkan Harga-Harga?

Mengutip sebagaimana dalam rilisnya, Ia menyerukan pemanfaatan peluang investasi yang memungkinkan transisi yang terarah, adil dan berkelanjutan. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Desi Anwar, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Wakil Menteri Keuangan AS Andy Baukol, dan perwakilan Standard Chartered Bank Bill Winters ikut bergabung untuk membahas aspek keuangan publik untuk transisi energi, peran investasi swasta untuk mencapai transisi energi yang terjangkau, dan prioritas untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan, transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.

“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Menkeu, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga: Izin Pesantren Batal Dicabut Gegara Ayah Mas Bechi Pernah Dukung Jokowi? Istana Akhirnya Buka Suara!

Dari sisi permintaan, Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia akan memastikan (i) stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik, (ii) stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum, (iii) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (iv) penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.