Kemenkeu Sampaikan Perkembangan APBN hingga 30 November 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2024.

Dilansir dari siaran pers Kemenkeu, kinerja APBN mengalami defisit seiring meningkatnya belanja menjelang akhir tahun, sementara pendapatan mulai kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada bulan-bulan sebelumnya.

Baca Juga: Kemendag Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah untuk Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Rincian kinerja APBN adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.492,7 triliun, atau 89,0% dari target APBN dan tumbuh positif 1,3% (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp1.688,93 triliun (84,92% dari target APBN), tumbuh 1,1% (yoy). 

Penerimaan pajak melanjutkan tren positif selama 4 bulan terakhir dipengaruhi oleh membaiknya kinerja seluruh sektor utama. Turn-around sektor industri pengolahan yang tumbuh double digit pada bulan November, serta sektor pertambangan yang tumbuh impresif karena pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan subsektor pertambangan bijih logam memperkuat tren positif pertumbuhan seluruh sektor utama. 

Sementara berdasarkan jenisnya, kinerja penerimaan pajak selama November 2024 didukung perbaikan setoran pajak PPh non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta penurunan restitusi.

2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp257,8 triliun (80,3% dari target APBN), tumbuh 5,2% (yoy). Bea Masuk tumbuh 4,0% (yoy) didorong pertumbuhan nilai impor dan penguatan kurs USD, sementara Bea Keluar tumbuh 47,9% (yoy) dampak kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO yang menguat sejak Juni. 

Cukai tumbuh positif 2,8% (yoy) disebabkan produksi Hasil Tembakau Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan.

3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp522,4 triliun (106,2% target APBN), kontraksi 4,0% (yoy). Kontraksi dipengaruhi tekanan pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dampak moderasi harga komoditas batubara dan penurunan lifting migas. 

Sementara itu, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami kenaikan pertumbuhan dipengaruhi oleh setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan dari BLU non kelapa sawit.

4. Kinerja Belanja Negara terealisasi sebesar Rp2.894,5 triliun, 87,0% dari pagu APBN, tumbuh 15,3% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.098,6 triliun (85,1% dari pagu) tumbuh 18,3% (yoy). 

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp1.049,7 triliun (96,2% dari pagu) dipengaruhi penyaluran3/3 berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarpras hankam dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri. 

Belanja Non-K/L terealisasi sebesar Rp1.048,9 triliun (76,2% dari pagu) terutama karena realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

5. Beberapa alokasi anggaran tahun 2024 lainnya tetap dijaga dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan peningkatan produksi pangan, serta untuk mendukung daya saing. Realisasi belanja pendidikan Rp504,0 triliun, kesehatan mencapai Rp164,3 triliun, ketahanan pangan Rp131,3 triliun, infrastruktur Rp319,3 triliun, dan perlinsos Rp392,3 triliun.

6. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp795,8 triliun (92,8% dari pagu), tumbuh 8,1% (yoy). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK nonfisik, Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh 12,7%, 8,7%, 0,5%, 2,1%, 6,1%, 3,4%, dan 0,8% (yoy). 

Sementara, dana Otonomi Khusus masih lebih rendah penyalurannya dibandingkan tahun lalu karena penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah lebih lambat dari tahun sebelumnya.