Kronologi Sri Lanka Bangkrut Dibongkar, Penjabat Presiden: Pemerintah Sebelumnya Tutupi Fakta...

Warta Ekonomi, Kolombo -

Penjabat Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan pemerintahan sebelumnya negara itu "menutupi fakta" tentang krisis keuangannya yang melumpuhkan.

"Pemerintah mantan pemimpin Gotabaya Rajapaksa tidak mengatakan yang sebenarnya, bahwa Sri Lanka 'bangkrut' dan 'perlu pergi ke Dana Moneter Internasional (IMF),' kata Wickremesinghe kepada CNN dari parlemen di ibu kota administratif negara itu, Sri Jayawardenepura Kotte, Senin (18/7/2022).

Baca Juga: IMF Ngaku Serius Bahas Pembangunan Ulang Sri Lanka, Terkuak Alasannya

"Saya ingin memberi tahu orang-orang bahwa saya tahu apa yang mereka derita," tambahnya.

Pengganti sementara Rajapaksa mengungkapkan pemulihan ekonomi harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh terlambat.

“Kita sudah mundur. Kita harus bangkit dengan bootstrap. Kita tidak perlu lima tahun atau 10 tahun. Akhir tahun depan mari kita mulai stabilisasi, dan yang pasti pada tahun 2024 kita memiliki ekonomi yang berfungsi yang akan mulai tumbuh," ungkap Wickremesinghe.

Wawancara eksklusif Wickremesinghe dengan CNN adalah yang pertama dengan organisasi berita internasional sejak ia ditunjuk sebagai penjabat presiden oleh mantan pemimpin Rajapaksa, yang melarikan diri dari negara yang dilanda krisis itu pekan lalu.

Wickremesinghe menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan Rajapaksa sejak dia pertama kali melarikan diri dari Sri Lanka ke Maladewa, dan kemudian melakukan perjalanan ke Singapura. Namun, Wickremesinghe mengatakan dia tidak tahu apakah mantan pemimpin itu masih di Singapura, atau di tempat lain.

Wickremesinghe sekarang bersaing untuk menjadi presiden Sri Lanka berikutnya, dengan parlemen akan memilih pemimpin baru pada Rabu (19/7/2022).

Mantan perdana menteri enam kali, yang didukung oleh partai politik Podujana Peramuna yang berkuasa di Sri Lanka, akan berhadapan dengan setidaknya tiga kandidat lainnya.

Namun pencalonan Wickremesinghe telah mengancam akan mengobarkan situasi yang sudah bergejolak di negara Asia Selatan berpenduduk 22 juta jiwa itu.