Guna Capai Kemandirian, Ketahanan, dan Kedaulatan Energi, Indonesia Harus Lakukan Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan bersama yaitu untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi harus dicapai dengan memprioritaskan salah satu di antara ketiga hal tersebut.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, jika Indonesia memillih salah satu di antara ketiga hal tersebut, maka pemerintah harus mencapai prioritasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dikarenakan sumber daya alamnya terbatas, timah di Bangka Belitung diprediksi menyisakan 800 ribu ton, sama seperti minyak, 800 ribu ton ke depan, tapi dengan produksi 80 ribu per tahun harusnya 10 tahun sudah habis.

Baca Juga: Potensi Timah Harus Bisa Sejahterahkan Masyarakat Daerah

"Tapi karena mungkin Indonesia ini luar biasa, mungkin akan terus biasa seperti minyak saat ini sudah terus menurun, tapi sejauh ini produksi kita masih ada," ujar Mamit dalam webinar, Jumat (22/7/2022).

Mamit menyebut, energi yang berasal dari sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang bersifat kolektif. Maka dari itu, pengelolaa tidak boleh bersifat sektoral ataupun bersegmentasi.

"Jadi kalau masalah timah ini bukan hanya masalah Bangka Belitung ataupun Dirjen Minerba, tapi ini adalah permasalahan kolektif, permasalahan nasional yang memang harus dibahas secara nasional, tidak bisa Kementrian ESDM mengeluarkan suatu kebijakan tersendiri tanpa berkoordinasi dengan kementrian ataupun lembaga lain, jadi memang harus dikelola secara kolektif," ujarnya.

"Jadi memang menurut saya cita-citanya sama, bagaimana bisa memberikan kemakmuran terhadap masyarakat terutama masyarakat Bangka (Belitung) jika berhubungan dengan timah," tambahnya.

Lanjutnya, energi juga merupakan bentuk kedaulatan bangsa, di mana bersifat luas dan panjang yang melebihi periodisasi. Menurutnya, selama ini di sektor energi ini selalu berdasarkan periodisasi politik.

"Ganti pemerintahan ganti kebijakan, ganti pemerintahan ganti kebijakan, dan ini yang seringkali terjadi, jadinya pengelolaan energi kita tidak bisa secara optimal," ungkapnya. 

Maka dari itu, ia menilai pengelolaan energi harus bersifat jangka panjang dan benar-benar melihat ke depan akan seperti apa.

"Kita saat ini berbicara mengenai energi bersih misalnya, atau timah kita amati trennya seperti apa bahwa industri energi dalam negeri tidak mampu menyerap produksi timah, ini kan harus periodisasi kebijakan larangan ekspor seperti apa dan ini kita harus melihat secara kolektif dan jangka panjang tidak hanya secara politik," ujar Mamit.

Selain itu, pengolahan energi harus terintegrasi dengan tujuan terciptanya masyarakat yang makmur, dengan kata lain, pengelolaan energi tidak instan dan memerlukan konsistensi dan ketangguhan untuk menuju indonesia yang lebih baik.

"Makanya kalau suatu kebijakan sufah dibuat kita harus konsisten, jaga terus tidak bersifat kebijakan itu berubah2 karena mengikuti kemauan daripada pengusahaa dan penguasa," tutupnya.