Setelah Anies, Kini Giliran Jokowi Ikutan Membela Para Remaja yang Lakukan Citayam Fashion Week

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kini giliran Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan, mengapa kreativitas para remaja yang melakukan peragaan busana atau Citayam Fashion Week (CFW) harus dilarang. 

Beliau menilai, apa yang dilakukan remaja-remaja dalam kegiatan yang dikenal dengan sebutan "Citayam Fashion Week" merupakan bentuk kreativitas.

"Asalkan positif, saya kira nggak ada masalah. Jangan diramaikanlah. Hal-hal yang positif itu diberikan dukungan dan didorong asal tidak menabrak aturan. Itu kan kreatif, karya-karya seperti itu," ujar Presiden Jokowi usai menghadiri acara Peringatan Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2022).

Baca Juga: Gara-gara Citayam Fashion Week, Bikin Anies Ribut dengan Pemkot Jakpus? Kata-kata Ini Sampai Keluar!

Beliau justru mempertanyakan, mengapa kreativitas para remaja tersebut harus dilarang.

"Kenapa harus dilarang, asal tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Prinsipnya di situ," ujarnya.

Saat ini muncul fenomena "Citayam Fashion Week", yakni anak-anak remaja berbusana nyentrik yang berkumpul atau "nongkrong" di dekat Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta.

Bahkan aksi para remaja tersebut viral di media sosial dan menyita perhatian berbagai kalangan.

Baca Juga: Buntut Fenomena Citayam Fashion Week, MRT Jakarta Kerahkan Tim Patroli di Kawasan Dukuh Atas

Sebelumnya, Anies yang merupakan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak melarang aksi remaja CFW di Dukuh Atas. "Selama belum ada surat, maka tidak ada larangan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat, 22 Juli 2022.

Ddirinya juga tidak menjawab pertanyaan awak media soal pertimbangan yang membahayakan karena diadakan di penyeberangan jalan. Adapun aksi remaja unjuk busana itu diadakan di penyeberangan jalan tepatnya di Jalan Tanjung Karang atau di jalur menuju Stasiun BNI City dan Terowongan Kendal di Dukuh Atas.

Untuk itu, lanjut dia, kebijakan tidak diatur melalui komentar di media, namun ditetapkan melalui keputusan. "Jadi tidak bisa, negara itu tidak mengatur lewat 'doorstop', negara itu tidak diatur lewat komentar. Negara diatur lewat regulasi. Selama tidak ada regulasinya, maka tidak ada larangan," ucap Anies.