Menteri PPPA: UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen-PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan, tidak hanya pemulihan, penanganan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, UU TPKS juga mengatur mengenai pencegahan melalui partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Gerakan Sejuta Mangrove, Menteri PPPA Dukung Komitmen Perempuan dalam Jaga Lingkungkan

"Kita harus mendorong adanya partisipasi publik, partisipasi masyarakat, terutama partisipasi keluarga untuk memastikan pencegahan bisa dilaksanakan secara masif. Oleh karena itu, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, jaringan masyarakat, dan Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya sosialisasi dan diseminasi sehingga masyarakat dapat memahami esensi UU ini," ujar Ratna.