BPK Sebut PLN Berhasil Lakukan Efisiensi Bisnis

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan PLN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Pimpinan VII BPK Hendra Susanto mengatakan selain kegiatan tersebut, BPK juga memberi catatan kepada PLN untuk mendorong efisiensi berkelanjutan.

Hendra menyebut sepanjang tahun 2021 PLN berhasil melakukan efisiensi bisnis dengan menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dengan tetap menjaga keandalan listrik.

Baca Juga: PLN Siap Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu 597 MW hingga 2030

Berdasarkan perhitungan subsidi listrik, BPP tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.393,8 per kWh atau turun 0,46 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.400,2 per kWh. Hasil pemeriksaan BPK atas subsidi listrik dapat diefisienkan dari Rp58,88 triliun menjadi audited sebesar Rp57,87 triliun. 

“Saya berharap dengan inovasi dan ide kreatif dari manajemen, direksi, komisaris agar efisiensi bisa diperbesar persentasenya dan pemanfaatan kompor induksi mudah-mudahan bisa menjadi strategi positif untuk PLN ke depan,” ujar Hendra dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/7/2022).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK yang terus mendukung PLN dalam menjalankan tugas menghadirkan listrik di seluruh wilayah Indonesia. 

“Yang kami rasakan adalah resonansi dari batin yang paling dalam bahwa BPK dengan PLN sama-sama ingin membangun PLN yang lebih kokoh dan kuat. Bukan saja saat ini, tetapi jauh ke depan. Dalam hal ini bisa berkolaborasi bersama-sama untuk tujuan yang mulia,” tutur Darmawan. 

Darmawan juga meminta seluruh jajarannya untuk dapat terbuka dengan BPK agar tantangan yang ada di masa datang dapat diselesaikan. Ia juga meminta dukungan kepada BPK untuk memberikan masukan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada tersebut. 

Ke depan, dengan beroperasinya pembangkit-pembangkit listrik baru, PLN menghadapi tantangan untuk menyelesaikan masalah over supply yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 membuat konsumsi listrik tidak sesuai prediksi. 

“Ada yang namanya elasticity of demand. Ini adalah korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan demand listrik. Jadi elasticity of demand berdasarkan historis waktu itu adalah 1,3 persen. Jadi kalau 1 persen pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan demand listrik adalah 1,3 persen,” ucap Darmawan. 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diprediksi sekitar 6 persen, sementara pertumbuhan demand diprediksi di saat itu adalah 8,7 persen. Sementara, realisasi pertumbuhan demand listrik tidak sampai 5 persen. 

“Inilah yang menjadi tantangan bahwa kondisi over supply ini disebabkan di tahun 2015 ada perancangan prediksi yang sangat tinggi berbasis pada data-data historikal yang ternyata realisasinya terjadi adanya disparitas,” papar Darmawan. 

Ia menambahkan, tantangan saat ini adalah pembangkit-pembangkit listrik swasta yang sudah terkontrak menggunakan sistem take or pay. Sehingga, listrik tersebut harus diserap.