Habis Legalisasi Ganja, Thailand Siap Godok Perizinan Kasino, Rakyat Bisa Berjudi Asalkan...

Warta Ekonomi, Bangkok -

Thailand mempertimbangkan membuka kasino untuk menarik uang asing dan memikal lebih banyak turis sehingga demi menggembleng ekonomi. Hal ini dilontarkan setelah melegalisasi ganja.

Dilansir dari Bangkok Post, sebuah panel anggota parlemen telah mengajukan proposal perizinan kasino pada Rabu (27/7/2022) ke Parlemen. Proposal itu pun merekomendasikan agar pemerintah mengeluarkan dekrit yang mengizinkan 'kompleks hiburan' yang mencakup kasino legal untuk dibangun di kota-kota utama di seluruh negeri.

Baca Juga: Thailand Umumkan Kabar Gembira Soal Pandemi Covid-19, Semoga Indonesia Menyusul

Usulan itu muncul di saat Thailand sedang berusaha menghidupkan kembali industri pariwisata, yang menjadi kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian.

Cetak biru itu, jika diadopsi, dapat membantu pemerintah menghasilkan miliaran dolar dari para investor asing, pelancong, dan penjudi Thailand-yang jika tidak akan menghabiskan uang untuk judi di negara-negara tetangga.

"Kami fokus menarik orang asing untuk meningkatkan pariwisata dan menyedot lebih banyak uang dari kantong mereka. 

"Ini juga akan membendung arus keluar uang dari para penjudi Thailand dan membantu pemerintah mengumpulkan pajak yang besar untuk keamanan ekonomi kita," kata Pichet Chuamuangphan, seorang anggota parlemen dari Partai Pheu Thai, yang menjadi wakil ketua panel. 

Proposal itu juga datang di tengah langkah negara yang makin luas dalam menuju lanskap hukum yang lebih liberal. Bulan lalu, Thailad menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja. Negeri Gajah Putih juga tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Menurut rencana, Bangkok Metropolitan, atau Greater Bangkok pada awalnya akan menjadi tempat ideal untuk kasino. Ini kemudian diikuti oleh pendirian fasilitas lain di provinsi-provinsi selatan tepi laut seperti Phuket, Krabi, atau Phang Nga.

Destinasi wisata seperti Chiang Mai di utara dan Chonburi, rumah bagi resor pantai Pattaya, juga bakal menjadi pesaing nyata untuk kasino di antara 77 provinsi lainnya.

Setelah beberapa kasino beroperasi, pemerintah bisa mendulang pendapatan pajak tambahan hingga sedikitnya 400 miliar baht (Rp163,7 triliun). Pendapatan sebesar ini dapat dikumpulkan setiap tahunnya, kata Pichet.

Rekomendasi panel atas kasino didasari oleh Undang-Undang (UU) Perjudian Thailand tahun 1935. UU ini melarang sebagian besar jenis taruhan, tetapi juga berisi ketentuan yang memberi pemerintah wewenang untuk mengeluarkan keputusan atau lisensi terhadap aktivitas perjudian tertentu dan tempat  terkait.

Sementara itu, ahli mengatakan bahwa kunci keberhasilan fasilitas perjudian adalah melibatkan penduduk. Artinya, jika Thailand ingin berhasil dengan proyek kasinonya, maka mereka harus mengizinkan penduduk setempat untuk berpartisipasi.

"Ini lantaran properti-properti khusus untuk warga asing di Vietnam dan Korea Selatan menunjukkan bagaimana kasino menderita tanpa lalu lintas pejalan kaki yang stabil.

"(Sementara) Saat ini, kasino-kasino di Poipet, sebuah kota Kamboja di seberang perbatasan, 'diberi makan oleh para penjudi Thailand,'" terang analis Intelijen Bloomberg Angela Hanlee dan Kai Lin Choo dalam laporan yang dirilis pada Maret. 

Nantinya, kemitraan publik-swasta dengan perusahaan domestik atau asing dapat dibentuk atau izin operasi dapat dikeluarkan langsung ke perusahaan swasta. 

Namun, bagaimanapun juga, kompleks perjudian harus mencakup fasilitas lain seperti hotel, taman hiburan, dan gerai ritel, kata Pichet. Menyediakan berbagai kegiatan akan menghindari penciptaan sarang perjudian dan memperluas daya tarik industri pariwisata, tambahnya.

Menurut proposal itu, izin berjudi akan diberikan kepada warga Thailand dengan usia minimal 20 tahun dan memiliki minimal 500 ribu baht (Rp204 juta) di rekening banknya. Sementara itu, pemerintah akan menetapkan pajak minimal 30 persen atas pendapatan operator kasino.

Setelah pengajuan cetak biru kasino, anggota parlemen akan mempertimbangkan apakah mereka akan bertindak berdasarkan rekomendasi tersebut. Pertimbangan ini dapat disimpulkan sebelum reses parlemen pada bulan September, kata Pichet.