Tak Tambah Alokasi Pertalite, Pengamat Ingatkan Bahayanya Kelangkaan BBM Buat Pemerintah, Simak!

Keputusan pemerintah untuk tak menambah alokasi kuota untuk Pertalite maupun Solar mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan pengamat, salah satunya adalah Sofyano Zakaria.

Dirinya menyoroti bagaimana pemerintah malah memutuskan untuk tak menambah alokasi dari bahan bakar tersebut di tengah menipisnya persediaan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite.

Baca Juga: Ekonom Nilai Porsi Subsidi BBM Terlalu Besar Jika Salah Sasaran

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) tersebut mengatakan pemerintah harus segera mengambil sikap untuk mengkoreksi keputusan tersebut sebelum keduanya benar-benar habis.

Hal tersebut agar Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM PSO dapat tetap lancar melaksanakan distrubusi BBM ke masyarakat.

"Hal ini penting agar pada saatnya nanti ketika kuota BBM subsidi benar-benar habis, Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM PSO dapat tetap lancar menyediakan dan mendistribusikannya ke masyarakat," ujar Sofyano dalam keterangan tertulisnya (29/07/2022).

Tak hanya itu, DPR juga harus ikut turun tangan dan mengambil keputusan agar tidak terjadi jadi kelangkaan BBM yang berpotensi akan menimbulkan masalah serius.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga mendapatkan kejelasan dan perintah tertulis dari Pemerintah untuk tetap melakukan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana mestinya jika terjadi over kuota.

"Kejelasan terkait over kuota dan penambahan kuota ini dapat menjadi dasar bagi Pertamina Patra Niaga dalam bertindak termasuk sebagai dasar hukum atas biaya yang timbul akibat itu.", kata Sofyano.

Menurutnya, koreksi penambahan kuota BBM bersubidi tidak bisa menunggu hasil pelaksanaan pengendalian pembelian BBM bersubsidi.Terutama jika berkaca dari pengalaman tahun-tahun  sebelumnya.

"Pengendalian bisa saja namun saya yakin tidak bisa maksimal dan sebaiknya jangan bebankan soal pengendalian kuota kepada Badan Usaha tapi harusnya ini jadi domain langsung BPH Migas sebagai badan yang tupoksinya terkait  BBM subsidi," tambah Sofyano.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi atau kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yakni RON 90 atau Pertalite semakin menipis, atau hingga Juni 2022 kemarin tersisa 8,8 juta Kilo Liter (KL) saja.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan sampai Juni 2022 konsumsi BBM Pertalite sudah menembus 14,2 juta KL dari target yang dicanangkan pemerintah dan DPR pada tahun ini yang mencapai 23 juta KL.

Baca Juga: Terkuak! Ajudan Ferdy Sambo Akui Tembak Brigadir J, Gak Nyangka Ternyata Ini Alasannya!

Hal tersebut membuat pihaknya khawatir akan ketersediaan kuota bahan bakar yang disebut tak akan cukup hingga akhir tahun.

"Selama enam bulan atau semester pertama ini, pemakaian BBM Pertalite mencapai 14,2 juta, artinya selama enam bulan ke depan jika kuota BBM Pertalite tersisa 8,8 juta KL tidak akan mencukupi untuk akhir tahun, artinya akan terjadi over kuota," kata Irto.

Oleh karena itu, Dirinya mengatakan pihaknya butuh pembatasan akan penggunaan konsumsi BBM khususnya Pertalite demi menghindari over kuota.

"Karena kalo dilihat konsumsi per Juni, tanpa ada pengaturan, maka akan over kuota," kata Irto.

Saat ini Pemerintah dan Pertamina sedang merumuskan pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria tertentu untuk kendaraan roda empat, agar penggunaan Pertalite bisa lebih tepat sasaran.

Hal tersebut dilakukan dengan membuka pendaftaran ke website MyPertamina bagi kendaraan roda empat yang berhak mengisi BBM Pertalite tersebut. Terdapat 50 Kota/Kabupaten yang sudah dibuka pendaftarannya. Pengaturan sesuai kriteria yang berhak itu merupakan salah satu opsi untuk menekan over kuota.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tidak akan ada tambahan alokasi kuota untuk Pertalite maupun Solar. Said bahkan menyarankan agar Pertamina dapat melakukan pembatasan dengan program yang saat ini sedang berjalan.

Tidak ada penambahan kuota dan Banggar memberikan kesempatan bagi Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari karena barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan 40% masyarakat bawah.

Saat ini, Pertamina sendiri memang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut.

Baca Juga: PDIP Bakal Tercengang! Bukti Prestasi Anies Ada di Hati Warganya, Bukan Dimulutnya...

Said optimistis jika pembatasan tersebut dapat dilakukan, maka kuota BBM Pertalite maupun Solar akan aman hingga akhir tahun ini. Sama halnya dengan elpiji tabung 3 Kg yang terus bertambah dari 3 juta metrik ton sekarang sudah 8 juta metrik ton dan kalau terus minta pertambahan artinya kemiskinan naik tajam padahal faktanya tidak.