Pemkot Balikpapan Stop Pembukaan Lahan di Kawasan Mangrove oleh Perusahaan Asal Jakarta

Diakui Sudirman, perusahaan asal Jakarta sudah memiliki izin prinsip dari DPMPTSP (Perizinan Balikpapan), yang rencananya untuk membangun balai latihan kerja. Hanya saja saat diverifikasi lapangan itu tidak semua lahannya mereka karena ada sebagian yang terkena mangrove.

“Harusnya perizinannya dilengkapi seperti izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) tergantung luasan lahan yang akan digunakan,” ujarnya.

Baca Juga: Kasus Brigadir J Diambil Alih Jenderal Listyo, Irjen Ferdy Sambo Makin Panik?

Sudirman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam RTRW Kota Balikpapan dari 2012 sekarang 2021. Hingga 2041 terdapat  Rencana Detail Tata Ruang Balikpapan (RDTR). Dalam peta RDTR ini, lahan PT Edika  ini sebagian ada mangrove yang kena.

“Edika sebagian ada yang masuk kawasan hijau (mangrove) ada sebagian kawasan industri. Izin lagi kita stop semua. Dia belum ada datang,” tandasnya.

Kordinator Koalisi Peduli Teluk Balikpapan Husen  Suwarno mengapreasi langkah pemerintah kota melalui DLH dan OPD terkait untuk menyetop pembukaan lahan tersebut.

Husein mengatakan, pihak DLH telah melaksanakan pengawasan dalam rangka verifikasi pengaduan lingkungan hidup kegiatan dugaan pengerusakan mangrove di jalan Pendekat Pulau Balang (Das Wain) kelurahan Kariangau kecamatan Balikpapan Barat bersama perangkat daerah.

“Hasil pengawasan dimaksud bahwa kegiatan penebangan mangrove di Das Wain dilakukan oleh PT Edika Agung Mandiri dan tidak memiliki perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan,” ujar Husen.

Pihaknya meminta aparatur pemkot lebih mengawasi kegiatan di lapangan terkait pembukaan lahan yang berbatasan dengan mangrove atau hutan lindung.

Baca Juga: Berkat Bantuan Sandiaga Uno, Seorang Kepsek di Balikpapan Bisa Patenkan Produk Pelajarnya

“Pengawasan di lapangan diakui mereka lemah,” tuturnya.