Aneh bin Ajaib! Kalau KPK Tak Panggil Anies Baswedan Soal Formula E

Ketujuh, tentang penjelasan Wakil Ketua KPK Alexandra Marwata. Diyakini KPK telah mengetahui tentang adanya aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak membolehkan APBD DKI Jakarta digunakan untuk kegiatan yang bertujuan bisnis.

Baca Juga: Alasan Teratas Anies Baswedan Didukung Nyapres di 2024: Kinerjanya Jadi Gubernur DKI Jakarta Baik

Alasan kedelapan, KPK telah mengetahui biaya commitment fee senilai Rp560 miliar itu digunakan untuk tiga kali kegiatan Formula E sampai tahun 2024. "Dengan alasan itu, seharusnya KPK juga telah memanggil Gubernur Anies untuk dimintai keterangan dan klarifikasi," kata pria yang biasa disapa SGY ini.

Menurut SGY, bila KPK tidak meminta keterangan dari Gubernur Anies Baswedan, ini bisa menjadi sesuatu hal yang aneh bin ajaib. Sebab, KPK telah dua kali memangil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Yang pasti KPK belum menghentikan kasus Formula E. Bila nantinya terbukti terjadi pelanggaran dan kerugian keuangan negara, pasti akan segera ditetapkan tersangkanya," pungkasnya.