Menkeu: Demi Masa Depan Bangsa, Fokus Pemerintah Saat Ini Stunting

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah membenahi dan memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam menyelesaikan permasalahan stunting. 

Seperti diketahui, stunting kerap disebut sangat erat kaitannya dengan kualitas manusia, yaitu kondisi utamanya anak-anak yang mengalami kekurangan gizi sehingga terancam masa depannya.

Baca Juga: 12 Provinsi di Indonesia Masih Tinggi Stunting

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk dua instansi untuk menangani persoalan stunting di Indonesia. Dua instansi tersebut adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan.

Akan tetapi, menurutnya, untuk mengatasi persoalan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dari satu Kementerian/Lembaga (K/L) saja, melainkan semua K/L juga memiliki perannya masing-masing.

"Stunting tidak hanya bergantung pada dua instansi tersebut, peranan dari bahkan 17 Kementerian/Lembaga juga diperlukan," kata Sri Mulyani dalam seminar Keterbukaan Informasi Publik, yang dilangsungkan secara daring, Kamis (4/8/2022).

Alasan stunting menjadi fokus Pemerintah sekarang ini, menurut Sri Mulyani, dengan adanya anak-anak yang mengalami stunting, maka anak-anak tersebut nantinya tidak akan mampu berkembang untuk menjadi dewasa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaannya secara penuh.

"Juga tidak mungkin (bagi mereka) untuk bisa mencapai harapan dan cita-citanya. Tentu ini akan sangat mempengaruhi masa depan anak ini dan juga Indonesia," ujarnya.

Sebagaimana dengan yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi, untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, saat ini angka stunting nasional telah mengalami penurunan. Tahun 2018 berada di 30,8 persen, dan pada akhir tahun 2021 angka stunting telah berhasil turun ke 24,4 persen.

"Presiden mengharapkan pada tahun 2024, akan diturunkan lagi menjadi 14 persen. Maka dibutuhkan suatu mobilisasi dari seluruh K/L pusat dan daerah. Tentu juga APBN menjadi sangat penting," imbuhnya.

Baca Juga: Kemenkeu Soal Anggaran Stunting: Harus Ada Transparansi Informasi yang Meluas ke Masyarakat

Adapun, dana anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk menangani stunting di Indonesia adalah sebesar Rp44,8 triliun pada 2022. Penanganan stunting dilakukan oleh 17 Kementerian/Lembaga sebesar Rp34,1 triliun serta dana alokasi khusus melalui APBD yang mencapai Rp8,9 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani turut menyoroti perlunya keterbukaan informasi publik, terutama di era digital dan teknologi informasi, yang memungkinan informasi tersebut dapat disebarluaskan dengan kecepatan yang luar biasa tinggi.

"Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Ini adalah bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F," tegasnya.