Mahfud MD Terkait Anggaran Pemilu 2024: Ajukan Berapa pun Biayanya, Asal Rasional
Kredit Foto: Kemenko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas anggaran dana pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dinilai menuai polemik dalam pemberitaan belakangan ini.
Mahfud menegaskan pihaknya berkomitmen melakukan pemenuhan biaya dalam agenda Pemilu 2024 nanti. Dia juga dengan tegas akan menyetujui berapa pun besaran anggarannya, asal masuk akal.
"Berapa pun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama antara KPU, pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah yang disepakati," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2022).
Mahfud memaparkan bahwa pada proses Pemilu tahun 2024 nanti dipastikan tidak akan terganggu dan terhenti karena anggaran yang kurang. Sebagai antisipasi, pihak Kemenko Polhukam telah memastikan bahwa anggaran akan terpenuhi.
"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," kata Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud memaparkan bahwa anggaran yang bersifat pokok seperti kenaikan honor, pembangunan kantor, dan kenaikan jumlah petugas PPS masih dalam pengkajian ulang.
Ketua KPU, kata Mahfud, harus menjelaskan langkah-langkah dan penyesuaian dengan kesepakatan sehingga anggaran bisa secepatnya diproses.
"Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas
