Implementasi Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek Ajak Pemangku Kebijakan Berkolaborasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mewujudkan Kurikulum Merdeka dengan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Oleh sebab itu, kunjungan kerja implementasi Kurikulum Merdeka rombongan Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga (Setditjen GTK) turut menyambangi kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Sekretaris Ditjen GTK Nunuk Suryani mengimbau para pemangku kebijakan di daerah untuk berkolaborasi menyukseskan implementasi Kurikulum Merdeka. Dia menegaskan bahwa esensi dari Kurikulum Merdeka adalah kompetensi dasar yang perlu dimiliki siswa.

Baca Juga: Gandeng Ditjen Diktiristek, BNI Kick Off Program Financial Ecosystem Campus

"Ada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) yang mendampingi Bapak/Ibu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka," kata Nunuk dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (5/8/22).

Dalam implementasi tersebut, Nunuk mengatakan bahwa kepala dinas mesti berkolaborasi untuk membangkitkan kesadaran para guru. Hal tersebut dilakukan, kata Nunuk, untuk mengetahui kompetensi peserta didik.

"Selain itu, kami juga mendorong inisiatif kepala sekolah agar mengajukan diri untuk menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah," kata Nunuk.

Kendati demikian, Nunuk mengimbau pada saat memilih kategori Kurikulum Merdeka harus sesuai dengan kondisi sekolah. Dia juga memaparkan kepala dinas pendidikan tidak diperkenankan mengarahkan sekolah untuk memilih kategori Kurikulum Merdeka tertentu. 

"Sekolah harus melihat dan mengukur dirinya melalui pengisian asesmen secara jujur dan mandiri," jelasnya.

Dia menilai, banyak sekali manfaat yang diperoleh guru jika aktif menjelajah platform Merdeka Mengajar. Di sana, kata Nunuk, ada data komunitas belajar di berbagai wilayah yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana berdiskusi antarguru.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi guru, BGP Provinsi Jawa Barat secara periodik menggelar kegiatan yang melibatkan komunitas belajar. Tercatat pada 14 Juli 2022 lalu dan 9 Agustus 2022 mendatang dilaksanakan kegiatan tersebut.

Baca Juga: Ditahan Gegara Penistaan Agama, Roy Suryo Kena Karma dari Ahok?

Tercatat, per tanggal 2 Agustus 2022, jumlah sekolah yang terdaftar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ada 141 sekolah namun hanya 131 sekolah yang masuk/menggunakan platform Merdeka Mengajar. Sementara itu, jumlah PTK yang terdaftar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka berjumlah 2.739 namun baru 875 PTK yang masuk/menggunakan platform Merdeka Mengajar.