Agar Subsidi Energi Nggak Bocor, Presiden Jokowi Diminta Bentuk Satgas Terpadu Nasional

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, ikut menyoroti subsidi energi oleh Pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite, hingga gas elpiji tabung 3 kilogram (kg).

Menurut dia, subsidi energi yang diberikan pemerintah tersebut sudah amat besar. Karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Nasional untuk mengawasi penyelewengan BBM dan LPG subsidi.

Baca Juga: Subsidi Bikin BBM Dinikmati Masyarakat Banyak, Fadel Muhammad: Terima Kasih kepada Pemerintahan Bapak Jokowi, Tapi...

Baca Juga: Naikkan Harga BBM Subsidi, Polda Kaltim Amankan Pengelola SPBBN

“Anggota Satuan Tugas Terpadu Nasional ini bisa diambil dari berbagai unsur seperti KPK, Kejaksaaan Agung, TNI, Polri, BIN (Badan Intelijen Negara), Bais TNI (Badan Intelijen Strategis), BPK, Kemenkeu, Kementerian ESDM, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) maupun PT Pertamina,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Kamis (11/8/2022).

Lanjutnya, ia juga menegaskan pembentukan Satgas ini guna menjaga kuota BBM dan LPG subsidi tidak jebol besar.

“Beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah sangat besar, seharusnya jadi perhatian semua pihak dan bukan hanya Kementerian ESDM dan BPH Migas, agar beban tersebut tidak terus bertambah misalnya dengan over kuota,” paparnya.

Menurut dia, BBM subsidi dan LPG 3 kg ini harus digunakan pada pihak-pihak yang tepat. “Sudah saatnya pemerintah memberi perhatian istimewa untuk mengawasi Solar subsidi, Pertalite, dan LPG bersubsidi dan melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi itu,” terangnya.