Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wapres Minta Posyandu Jadi Sentra Percepatan Penanganan Stunting

Wapres Minta Posyandu Jadi Sentra Percepatan Penanganan Stunting Kredit Foto: Humas Wapres
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan penanganan stunting di Posyandu Kenanga, Jl. Gotong Royong RT 02 RW 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Pada kesempatan ini, Wapres menegaskan agar seluruh Posyandu di seluruh Tanah Air berperan sebagai sentra percepatan penanganan stunting.

"Mungkin ada yang sudah, masih ada yang dalam proses, tapi Kementerian Kesehatan [harus] menyiapkan seluruh Posyandu di seluruh Indonesia bisa melakukan pelayanan (penanganan stunting)," tegas Wapres dalam keterangan persnya usai peninjauan, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga: Resmikan OPOP Kalimantan Selatan Expo 2022, Wapres Tegaskan Pesantren Harus Jadi Offtaker

Hal ini, kata Wapres, dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target angka prevalensi stunting 14 persen pada 2024 mendatang. "[Angka prevalensi] stunting kita masih 20 persen yang dalam waktu singkat ini, kita harus bisa menyelesaikan. Keinginan kita nanti 2024 sudah tinggal 14 persen," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Wapres, berbagai upaya percepatan terus dilakukan termasuk dengan mengintegrasikan berbagai program dan anggaran mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

"Kita melakukan percepatan proses penanganan stunting, melakukan koordinasi antarkementerian pusat, kemudian juga melakukan koordinasi sampai ke bawah, [serta] didukung oleh sistem penganggaran yang kalau dulu mungkin hanya nasional, [tetapi] sekarang harus masuk di APBD juga," paparnya.

Tidak hanya itu, sambung Wapres, pihak swasta juga turut dilibatkan terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). "Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penanganan stunting, wajib. Jadi, perusahaan di mana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi penurunan stunting," tegasnya.

Termasuk di Kalimantan Selatan, ungkap Wapres, yang menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tinggi. Menurutnya, proses mitigasi ulang saat ini tengah dilakukan  untuk menetapkan sistem intervensi yang tepat di tiap daerah.

"Kita sedang melakukan mitigasi ulang, nanti per daerah. Kita ingin tahu kenapa terjadi [stunting tinggi], kemudian nanti bagaimana sistem intervensinya," ujarnya.

Terakhir, terkait penurunan angka prevalensi stunting pada 2024, Wapres menjelaskan bahwa secara nasional memang ditargetkan 14 persen. Namun, menurutnya, target di tiap daerah akan berbeda, kemungkinan di bawah atau di atas 14 persen.

"Jadi 14 persen tidak berarti untuk semua daerah. Tapi ada yang di bawah 14 persen, [bahkan] beberapa daerah itu sekarang sudah di bawah 10 persen. Namun, ada juga yang memang agak besar sehingga mungkin nanti di 2024 tidak 14 persen, bisa 17 persen, [meskipun] hitungan seluruhnya secara nasional harus 14 persen. Perkiraan kami dalam rapat koordinasi bisa dicapai," pungkasnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menambahkan bahwa penanganan stunting di Kalimantan Selatan langsung dipimpin oleh Wakil Gubernur dengan didukung anggaran maksimal dan pelibatan pihak swasta.

"Jadi di Kalimantan Selatan ini memang sejak dulu orangnya keliatan kecil-kecil. Saya pikir semangat mereka yang perlu kita bangkitkan karena mereka jauh di kampung-kampung, [sehingga] butuh sentuhan lagi dari cita-cita pemerintah," tuturnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Berurusan dengan KPK Banyak yang Bela, Guntur Romli: Ini Propaganda Busuk Buzzer-buzzer Anies!

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: