Omongan Benny Mamoto Soal Ferdy Sambo Terus Sita Perhatian, Jokowi Diminta Turun Tangan!
Presiden Joko Widodo melihat sesaat ke atas sebelum meresmikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022). Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa RSUD Soedarso Pontianak sudah memiliki fasilitas yang sangat modern dan siap melayani sehingga masyarakat setempat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat. | Kredit Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang
Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat desakan untuk membubarkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyusul pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto yang diniai mendukung Irjen Ferdy Sambo terkait kasus Brigadir J.
Benny Mamoto menyebutkan bahwa tidak ada yang janggal di kasus penembakan Brigadir J. Pernyataan Benny dianggap tidak mencerminkan berjalannya tugas Kompolnas yang seharusnya berperan dalam perbaikan kinerja Polri.
Baca Juga: Dibunuh Ferdy Sambo Cs, Eksekusi Brigadir J Tak Sampai 10 Menit?!
“Kompolnas apa gunanya untuk rakyat? Ini seperti komisi suruhan polisi," ujar Praktisi hukum Syamsul Arifin dikuti dari Disway.id Kamis 11 Agustus 2022.
Menurut Syamsul, pandangan dan statmen-statemen dari Kompolnas terkait kasus kematian Brigadi J selama ini tidak ada yang benar.
“Kompolnas silahkan marah, dan rakyat bebas menilai kok dan kami berhak mendorong Presiden Jokowi membubarkan Kompolnas. Rakyat gak butuh komisi tukang catat. Uang rakyat yang dipakai untuk menggaji mereka, sah-sah saja rakyat berbicara,” jelas Syamsul.
Dia mengatakan, jika tidak mau dibubarka, maka pilihan lainnya adalah Benny Mamto dan dkk mundur dari Kompolnas dan regulasi tentang kewenangan Kompolnas ditambah.
“Kalau alasannya Kompolnas tidak berhak memeriksa polisi yang nakal ya percuma. Berarti benar kan, Kompolnas hanya tukang catat,” jelasnya.
“Benny Mamoto dkk yang sekarang ada di Kompolnas sebaiknya mundur saja. Malu kalau masih mempertahankan posisinya sebagai ketua harian. Biar diisi oleh aktivis muda yang tajam dan kritis, atau orang-orang di luar eks Polri yang steril. Malu saya lihat rekaman videonya,” timpal Syamsul.
Sebaliknya, dia menilai, saat ini Indonesia Police Watch (IPW) sebagai lembaga independen, mampu menunjukan jati dirinya sebagai pengawas institusi polri.
Baca Juga: Sorot Tajam Ferdy Sambo, Omongan Napoleon Bonaparte Pedas Banget!
“Kemampuan IPW lebih tajam dan realistis. Coba simak saja apa yang disampaikan. Tajam dan konstruktif. Bandingkan dengan fakta yang terungkap seperti contoh kasus Brigadir J. Seharusnya Kompolnas yang anggarannya dari negara lebih kuat dan konstruktif dalam menyampaikan pandangan,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
