Target Jokowi, Pendapatan Negara Capai Rp2.442,6 Triliun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dalam upaya untuk menjalankan agenda pembangunan Indonesia di tahun 2023 mendatang, Jokowi mematok pendapatan negara tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.442,6 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 beserta Nota Keuangan di depan rapat Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: KSP Beberkan Soal Dana Abadi Kebudayaan, Wujud Janji Jokowi Demi Dongkrak Industri Seni dan Budaya

Pemerintah, dalam upayanya untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, akan meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan," ujar Jokowi.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. "Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB," imbuhnya.

Adapun terkait defisit tersebut, Jokowi menyampaikan, akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. 

"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," ucap Presiden RI.

Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, Jokowi berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen. Rasiogini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378. Serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.

Baca Juga: "Lembaga Pesanan", Jubir Habib Rizieq Cecar Habis Kompolnas dan Komnas HAM Soal Ferdy Sambo!

Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.