Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Turunkan Tim Monev dan Asistensi ke Daerah

Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Turunkan Tim Monev dan Asistensi ke Daerah Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serapan anggaran yang baik diyakini akan ikut menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat berada di atas 5 persen. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk melaksanakan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas guna mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Daerah yang dituju yakni Kota Bukittinggi dan Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (13/8/2022).

Selain di dua daerah tersebut, tim monev dan asistensi telah melaksanakan “jemput bola” ke berbagai daerah. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Riau. Selain itu, tim juga akan melaksanakan monev, asistensi dan peningkatan kapasitas ke beberapa daerah lainnya yakni DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Utara.

Baca Juga: Rayakan HUT Ke-77, Kemendagri Inisiasi Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Aceh

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, berdasarkan Pasal 373 dan 374 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Tim Kemendagri turun langsung ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD," ujar Fatoni.

Fatoni menambahkan, pelaksanaan monev dilakukan tidak hanya kepada daerah yang rendah realisasinya, tetapi juga daerah yang realisasinya tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu dicari penyebab, masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Sedangkan yang tinggi dapat dipelajari kiat dan strateginya.

Baca Juga: Ketahui Fakta Soal Ferdy Sambo, Jokowi Jadi Murka!

“Sehingga bisa dirumuskan solusi dan langkah yang tepat yang bisa dilakukan dalam percepatan APBD," jelas Fatoni.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: