Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tekan Kinerja ASN, Mahfud MD Sebut Birokrasi Korup Menghambat Pelayanan Publik

Tekan Kinerja ASN, Mahfud MD Sebut Birokrasi Korup Menghambat Pelayanan Publik Kredit Foto: Kemenpan-RB
Warta Ekonomi, Jakarta -

Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Mahfud MD menegaskan birokrasi yang korup dapat menghambat kerja pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, yang dipusatkan di Maros, Jumat (19/8/2022).

"Budaya birokrasi kita yang lama itu, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai. Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani," papar Mahfud dikutip dalam keterangannya, Sabtu (20/8/2022).

Baca Juga: OJK Sumbagut Sosialisasi Pasar Modal ke ASN Pemkab Sergai

Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat.

Di dalam MPP, lanjut Mahfud, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.

"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," tegas Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Wali Kota Pare-Pare, dan Sekda Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Senang Hati Dikritik, Mahfud MD Klarifikasi Skema Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud berhara seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.

Dalam hal ini, peran para Pemimpin Penyelenggara Pelayanan Publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat.

Baca Juga: LPS Kerek Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah dan Dolar di Perbankan

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: