Kuasa Hukum Brigadir J Sebut Polri Dikuasai Mafia, Tolong Pak Jokowi Libatkan TNI dan PPATK!

Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membentuk tim koneksitas yang melibatkan TNI AD, AL, AU dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kamaruddin menyebut saat ini Polri telah dikuasai Mafia. Karena itu, Polri harus secepatnya dibebaskan dari kelompok para Mafia.

"Tolong dong Pak presiden. Bentuk tim koneksitas. Libatkan TNI AD, AL dan AU. Terutama PPATK," ujar Kamaruddin Simanjuntak dalam tayangan video seperti dikutip fin.co.id dari akun kritik pedas pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

Baca Juga: Isu LGBT Jadi Motif Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo, Kuasa Hukum: Itu....

Menurut Kamaruddin, pelibatan PPATK sangat penting untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Konon uang itu mengalir hingga jauh. Antar lembaga. Misi kita rebut kepolisian dari tangan Mafia. Tidak boleh lagi Mafia mengantarkan uang atau barang ke kantor pejabat Polri. Termasuk kepada pejabat di lembaga lain," terangnya.

Kamaruddin menegaskan selama ini, Mafia sangat rajin mempengaruhi pejabat. Caranya, dengan memberikan uang.