Pemerintah Berencana Kurangi Subsidi dan Kompensasi Energi, Simak Penjelasan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi subsidi dan kompensasi energi.

Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas tingginya harga minyak mentah dunia yang menimbulkan gap harga perekonomian dan harga jual pertalite dan solar yang berdampak pada naiknya subsidi.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang menanggung subsidi dan kompensasi energi saat ini mencapai angka 502 triliun. Jika tidak dilakukan penyesuaian kebijakan, angka tersebut diprediksi meningkat lebih dari 550 triliun pada akhir tahun.

Baca Juga: Pekan Depan Harga BBM Naik, Luhut Pandjaitan Bongkar Biang Keroknya!

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, Harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ungkap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/8/22).

Kendati demikian, Luhut mengatakan bahwa pemerintah akan tetap memperhitungkan rencana pengurangan subsidi dengan sangat berhati-hati. Dia menyebut bahwa perubahan kebijakan tersebut memerlukan pertimbangan beberapa faktor seperti tingkat Inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi.

Hal tersebut dia nilai penting untuk menjaga stabilitas negara ditengah gempuran ketidakpastian global. Dia juga menyebut bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi akan dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” katanya.

Dia juga menyebut, dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi, pemerintah akan melakukan langkah-langkah seperti percepatan B49 dan adopsi kendaraan listrik. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa keputusan tertinggi masih ada di tangan presiden.

"Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," pungkasnya.