Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mendukung dan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keharusan dana APBN untuk belanja produk dalam negeri. "Untuk produk yang sudah diproduksi di dalam negeri maka belanja APBN, APBD, dan belanja BUMN/BUMD harus untuk produk dalam negeri. Ini akan memberikan efek yang bagus bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya, dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (25/8/2022).
Saat memberikan pidato pengarahan di acara Kadin Indonesia, Selasa (23/8/2022), di TMII, Presiden mengeluhkan perilaku pejabat yang masih menggunakan dana APBN, APBD, dan BUMN untuk belanja impor produk-produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Presiden bahkan menyebutnya sebagai "bodoh banget".
Baca Juga: Gobel Tekankan Pentingnya Keseimbangan Output Pendidikan dengan Kebutuhan SDM di Indonesia
Menurutnya, pengusaha juga harus paham tentang kondisi geopolitik global akibat krisis dan konflik. Hal itu berdampak pada pasokan dan harga pangan maupun energi sehingga diprediksi akan ada negara-negara yang bisa tumbang. Karena itu, kata Presiden, Indonesia harus menjaga devisa, melakukan hilirisasi, dan menguatkan UMKM. Menurutnya, ada sekitar 842 produk di dalam e-Katalog yang harus di-drop karena sudah dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.
"Sangat lucu sekali. APBN yang kita collect dari pajak, dari PNBP, dari royalti, masuk ke APBN, kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, tapi yang dibeli barang impor. Bodoh banget kita ini kalu terus-teruskan seperti itu," kata Presiden, seperti dikutip berbagai media.
Gobel mengatakan, Presiden sudah berkali-kali menyampaikan pesan tersebut. "Hal itu harus dilaksanakan oleh para bawahannya. Para menteri harus melakukan koordinasi agar belanja dana negara, termasuk belanja BUMN dan BUMD, tersalurkan ke produk dalam negeri. Selain itu, bisa mendorong para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.
Baca Juga: Gobel Ajak Raja-raja Nusantara Fokus Bangun SDM
Koordinasi itu, katanya, untuk mewujudkan arahan Presiden tentang belanja produk dalam negeri dan juga sekaligus melakukan hilirisasi serta merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar investor bisa membangun industri di Indonesia.
Lebih lanjut Gobel menyatakan, angka 842 produk di e-Katalog itu merupakan jumlah yang besar. Sebagai industriawan, ia mencermati ada sejumlah produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tapi kemudian lebih banyak menggunakan produk impor seperti besi dan baja, alat-alat kesehatan, elektronika, lampu, dan sebagainya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas