30 Juta UMKM Diproyeksikan Onboarding pada 2030

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan realisasi di produk dalam negeri (PDN) di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja PDN tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan. 

“Gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” kata dia. 

Syamsudin Banyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara, mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM daam belanja barang dan jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil, dan koperasi dalam negeri guna menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring itu, dilakukan peningkatan jumlah produk daam negeri menuju satu juta produk dalam katalog elektronik. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.

“Manfaatnya adalah menjangkau pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasonal, lebih profesional, perluas jangkauan promosi, mengurangi kehilangan pasar, pertumbuhan KUMKM lebih cepat,” kata dia.

Syamsudin menambahkan kendalanya dalah kesiapan jaringan intenet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, logistik ongkir dari dan ke Maluku Utara tinggi, hingga pembiayaan UMKM.

“Dengan top brand diharapkan bisa memberikan dorongan usaha bagi UMKM. Bumdes tidak bisa diintervensi dalam hal pembiayaan, kecuali kerja sama. Kami harap bumdes-bumdes bisa terus berpartisipasi,” kata Syamsudin.

Eko Adi Irianto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Maluku Utara, mengatakan kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri, sektor lain terutama pertanian masih jauh. Tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak sustainable sehingga perlu dikembangkan UMKM.

“Bank Indonesia sudah ada peta jalan, UMKM yang sudah cukup maju itu levelnya masih potensial, lalu ada UMKM success. Tapi ini belum cukup, harus dikembangkan UMKM digital dan ekspor. Harus dorong UMKM untuk terus naik kelas dan bisa ekspor,” kata Eko.

Menurut Eko, pengembangan UMKM binaan Bank Indoneia dilakukan dengan pendekatan penerapan tiga pilar kebijakan yaitu korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan. Korporatisasi adalah penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan UMKM. Kapasitas adalah peningkatan kapasitas UMKM. Pembiayaan, yaitu peningkatan akses pembiayaan UMKM. Skema pembiayaan sudah banyak untuk UMKM, kuncinya adalah siap, baik dalam kelembagaan dan kapasitas.

“Permasalahan di Malut, terutama perizinan. Pertama kurangnya awareness dalam pelaporan keuangan, karakteristik pelaku usaha yang belum adaptif, rasa kebersamaan dalam berwirausaha masih nihil, kurangnya koordinasi antar stakeholder, perizinan dan sertifikasi belum lengkap, infrastruktur yang tidak mendukung,” ungkap dia.

Menurut Eko, ada tantangan tersendiri untuk UMKM kita, pasarnya memang tidak terlalu besar. Perlu ada perubahan pola. “Yang basic saja soal kelembagaan, tidak aware soal laporan keuangan. Ini problem mendasar yang ada di umkm kita,” kata dia.