Kemenkumham Bantah Adanya Kebocoran Data SIMPEG dan Kegiatan Jual Beli Data

Koordinator Humas Setjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman membantah bahwa adanya kebocoran Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dia juga menepis dugaan adanya data yang diperjualbelikan.

"Jumat kemarin memang kami dapat info bahwa data SIMPEG bocor dan diperjualbelikan. Setelah dicek, ternyata tidak ada. Adapun data yang katanya milik pegawai Kemenkumham dan ditampilkan, itu tidak sesuai dengan data yang ada di sistem kami. Itu adalah data lama yang sudah tidak tergunakan, tidak update," jelas Erif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/8/2022).

Baca Juga: PNBP Kemenkumham di Semester I 2022 Mencapai Rp2,2 Triliun, Terbanyak di Sektor Keimigrasian

Dia juga menyebut bahwa arsip yang ditampilkan merupakan data pada tahun 2020. Erif menegaskan, data tersebut bukan salah satu data yang krusial dan hanya berisi data umum, yakni nama, NIP, nomor rekening, dan nomor kontak yang tidak bisa digunakan untuk membobol.

Erif menjelaskan bahwa kebocoran data lama tersebut kemungkinan terjadi saat salah satu admin Kemenkumham mengunduh aplikasi phising yang berkemungkinan besar peretasan tersebut terjadi.

"Namun, poinnya adalah data yang tersebar merupakan data lama dan bersifat umum sehingga tidak bisa digunakan untuk kejahatan ekonomi, perbankan, atau lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Erif menyebut bahwa Kemenkumham menerima ribuan serangan setiap harinya. Dia juga menyebut bahwa serangan tersebut rata-rata 2.000-an peretasan dan yang terbanyak berasal dari luar negeri.

"Upaya yang dilakukan Kemenkumham untuk menangkal serangan itu adalah dengan mengaktifkan fitur blocking pada Advanced Web Application Firewall. Kemenkumham juga bekerja sama dengan BSSN membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT)," jelasnya.