Harga BBM Subsidi Berpotensi Naik, Anwar Abbas: Cabut Subsidi atau Tutup Rapat Tindak Korupsi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Melambungnya harga minyak mentah dunia yang terus berlanjut membuat pemerintah berpotensi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite. 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meyakini saat ini pemerintah sudah hampir bisa dipastikan akan menaikkan harga kedua jenis BBM tersebut ketimbang mempertahankannya.

Hal tersebut terjadi lantaran harga keekonomian Solar dan Pertalite saat ini sudah di atas Rp17 ribu per liter, sedangkan harga yang dibayar oleh masyarakat hanya Rp7.650 untuk Pertalite dan Rp5.150 untuk Solar.

Baca Juga: Faisal Basri Sarankan Subsidi BBM Dihapus Secara Permanen

"Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung tentu akan bermakna besaran subsidi yang akan diberikan oleh APBN akan mencapai angka sebesar Rp502,4 trilliun. Kalau uang sebesar itu kata Menkeu  dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka tentu banyak hal yang bisa dilakukan," ujar Anwar saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin(29/8/2022).

Anwar menyebut bahwa Menteri Keuangan telah mencoba mengilustrasikannya dengan mengatakan  bahwa dengan dana sebanyak itu Indonesia tentu akan bisa membagun 3.333 rumah sakit atau bisa membangun 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per SD-nya sebesar Rp2,19 miliar, atau kalau digunakan untuk membuat jalan tol, maka dana sebesar itu tentu akan bisa membangun ruas tol sepanjang 3.501 km.

Menurutnya, yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah lebih sibuk mengurusi masalah mencabut atau mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak jebol, bukankah dengan mencabut subsidi tersebut akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. 

"Apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa mencabut atau mengurangi subsidi yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada," ujarnya. 

Lanjutnya, ada beberapa ekonom yang pernah mengutarakan tingkat kebocoran anggaran itu mencapai sekitar 30 persen. Jadi kalau kebocoran ini bisa ditutup, maka pemerintah akan mendapatkan dana yang sangat besar dengan asumsi 20 persen dari anggaran yang bocor atas APBN 2022 yang sebesar Rp3.106 triliun, maka pemerintah akan punya dana yang bisa dikelola sebesar Rp621,2 triliun. Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah subsidi yang ada yaitu Rp502,4 triliun. 

"Jadi jika pemerintah bisa melakukan hal ini, maka pemerintah tidak perlu pusing-pusing dengan masalah subsidi BBM yang akan menggerus APBN tersebut karena hal itu sudah bisa ditutup dari dana APBN yang bisa terselamatkan sehingga kalau Menkeu bisa membuat ilustrasi, maka kita juga bisa membuat ilustrasi lain di mana kalau kebocoran APBN ini bisa ditutup, maka kita juga akan bisa  membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar yang jauh lebih banyak dengan dana yang didapat bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor," ucapnya. 

"Pertanyaannya mengapa pemerintah tampak lebih sibuk mengurusi penghapusan atau pengurangan subsidi ketimbang mengurusi bagaimana caranya supaya bisa menutup kebocoran anggaran negara karena praktik korupsi? Tentu pemerintah jika mereka masih punya hati nurani telah dan sudah tahu jawabannya," imbuhnya.