Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Heboh Jegal Menjegal Calon Kandidat Capres, Pengamat Soroti Sikap Politisi yang Anggap Biasa: Ini Berbahaya!

Heboh Jegal Menjegal Calon Kandidat Capres, Pengamat Soroti Sikap Politisi yang Anggap Biasa: Ini Berbahaya! Kredit Foto: Antara/Zarqoni Maksum
Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan isu adanya penjegalan salah satu kandidat kuat bahkan disebut terkuat di luar lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi sebagai calon presiden 2024 yakni Anies Baswedan.

Andi Arief Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bappilu Partai Demokrat menyampaikan informasi bahwa ada pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan maju dalam kontestasi 2024.

Mengenai isu penjegalan kandidat Capres di Pilpres 2024 ini, pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara.

Menurutnya upaya jegal menjegal adalah hal yang buru bagi demokasi di Indonesia.

“Menyimak berita tentang jegal-menjegal dalam proses pemilihan Capres saat ini menjadi sebuah preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia,” jelas Achmad dalam Keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Rabu (31/8/22).

Achmad juga menyoroti sejumlah sikap politisi yang menanggapi perihal informasi yang diklaim oleh politisi Demokrat tersebut.

Baca Juga: Nama Puan Maharani Makin Harum di PDIP untuk Maju di Pilpres 2024, DPD PAN Cirebon: Banyak yang Terharu dan Kasihan ke Ganjar Pranowo

Menurut Achmad, jika jegal menjegal dianggap sesuatu yang biasa maka hal tersebut menandakan kemerosotan moral.

“Jegal menjegal dalam percaturan politik dianggap sesuatu hal yang biasa itu tanda kemerosotan moral dalam berdemokrasi,” jelasnya.

Menurut Achmad, Jegal menjegal dalam pergantian kepemimpinan ataupun wakil rakyat sama halnya dengan upaya untuk menjegal atau mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Sama sekali tidak mencerminkan sebagai bentuk demokrasi yang sehat.

Achmad juga menganggap dengan adanya ambang batas atau Presidential Threshold 20 persen membuat pilihan rakyat sedikit dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Hal ini menurutnya hanya akan melahirkan pemimpin yang banyak kepentingan tersendiri seperti kaitan oligarki.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: