Antisipasi Dampak Inflasi, Kemendagri Ajak Daerah Lakukan Tindakan Preventif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, perlunya gerakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar inflasi tidak berdampak pada sektor lainnya. Pasalnya, di negara lain mencatatkan inflasi tinggi atau hiperinflasi.

Menurutnya, hal tersebut berdampak pada terjadinya krisis sosial, pengangguran, penduduk yang makin miskin, dan krisis keamanan, bahkan akhirnya krisis politik. Karenanya, langkah-langkah integratif antara pemerintah pusat dan Pemda penting dilakukan.

Baca Juga: Mendagri: Kunci Pengendalian Inflasi Adalah Agregat Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

"Kita tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, dan politik itu akan membuat negara menjadi mundur, bukan menjadi maju," tukasnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).

Tito menambahkan, dalam arahannya berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menekankan perlunya melakukan langkah-langkah yang antisipatif untuk menangani inflasi. Untuk itu, dirinya mengadakan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka merespons arahan Presiden Jokowi untuk menemukan langka-langkah preventif atas dampak inflasi yang juga terjadi secara global.

Adapun Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang hadir secara tatap muka maupun daring. Narasumber tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.

Selain itu, hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar; Gubernur Bank Indonesia yang diwakili Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber lainnya dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPKP, dan perwakilan dari Bareskrim Polri.