Transisi Energi Hijau Perlu Ketersediaan Pembiayaan yang Memadai

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut pemerintah berkomitmen untuk melakukan mekanisme transisi energi sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.

Airlangga mengatakan implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.

Baca Juga: PLN Gandeng IHI Jepang Gunakan Amonia untuk Co-firing PLTU

“Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (2/9/2022). 

Selain transisi energi, pemerintah juga berkomitmen untuk dapat menjaga kelestarian laut sebagai ekosistem terbesar di Bumi serta tempat bergantungnya berbagai industri-industri besar. Seperti perkapalan, perikanan, budi daya, hingga pariwisata pesisir guna mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru.

Sebagaimana diketahui, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

"Dengan perkiraan nilai ekonomi tahunan sebesar US$2,5 triliun, ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru," ujarnya. 

Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S. 

Sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim. 

Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksankan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20, Indonesia telah turut mengambil peran untuk dapat mempercepat transisi ke sistem energi terbarukan dan memastikan lautan serta pengunaan lahan dapat dilakukan dengan bertanggung jawab.

Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga keberlanjutan laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.

“Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” tutupnya.