Laporan Keuangan Pemerintah Kembali Dapat Opini WTP dari BPK, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakinkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 yang kembali mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

"Artinya, sejak tahun 2016 Pemerintah telah berhasil mempertahankan status WTP, meskipun  dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang tidak mudah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Kemenkeu Optimis Program Pengalihan Subsidi Tak Akan Berdampak ke Postur APBN 2022

Tak hanya itu, bendahara negara tersebut juga menyampaikan bahwa perbaikan akuntabilitas pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui sinergi di internal Pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah akan melakukan pendampingan dan asistensi, khususnya untuk Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya masih belum mendapatkan opini WTP, sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPR RI," ujarnya.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2021, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah juga telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, melakukan monitoring, dan melaporkan kemajuan penyelesaiannya kepada BPK secara berkala.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR-RI yang disepakati dalam RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih baik," lanjut Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjutnya, terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, dan hati–hati sehingga APBN terus menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan.