Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertanya secara detail dan menyeluruh kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dirinya secara khusus meminta lembaga antikorupsi tersebut untuk bertanya terkait penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar.
Baca Juga: Jalan Politik DKI Jakarta Sudah Beda, Anak Zulkifli Hasan Yakin Tugas Pengganti Anies Baswedan Berat
“Dana APBD itu tidak bisa digunakan untuk tujuan bisnis. Inilah inti dari semua permasalahan Formula E,” tegas Sugiyanto kepada GenPI.co, Selasa (5/9).
Selain itu, lanjut Sugiyanto, perbandingan besaran commitment fee dengan negara lain juga perlu di dalami.
Karena publik percaya dan akan mendukung KPK untuk membuat persoalan ini terang benderang.
KPK juga harus menanyakan kegiatan Formula E yang juga akan digelar pada 2024 nanti.
Di mana saat itu, Anies sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Melewati masa tugas Anies yang akan berhenti sebagai Gubernur Jakarta pada 16 Oktober 2022 besok,” kata pria yang biasa disapa SGY.
Sebelumnya, Anies mengaku sudah menerima surat pemanggilan dari komisi antirasuah.
"Iya, betul. Saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu, tanggal 7 September," kata Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (5/9).
Baca Juga: Golkar Ingin Ikut Tentukan Pengganti Anies Baswedan, Takut Kecolongan Partai Penguasa?
Anies Baswedan siap dan akan memberikan keterangan yang dibutuhkan soal Formula E.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
