Pemerintah Indonesia Gencarkan Digitalisasi di Sektor Ekonomi Informal

Warta Ekonomi, Jakarta -

UMKM merupakan suatu komponen yang penting dalam pemulihan perekonomian nasional pascapandemi. Dengan jumlah yang besar mencapai 63 juta unit usaha dan menguasai hampir 60% PDB Indonesia, pemulihan perekonomian menjadi bergantung pada upaya UMKM dalam mempertahankan pertumbuhannya. Salah satu upaya yang dapat mempercepat pertumbuhan UMKM saat ini adalah melalui digitalisasi.

Di dalam ekosistem UMKM Indonesia saat ini, ternyata dominasi dari sektor informal begitu besar dan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk tidak meninggalkan sektor informal dalam proses pemulihan ekonomi, yang dapat ditempuh dengan cara melakukan digitalisasi pada sektor ini.

“Digitalisasi ekonomi informal sangat penting karena 96% UMKM itu justru banyak di usaha mikro dan sektor informal,” tutur Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UMKM, dalam webinar G20: Digitizing Indonesia’s Informal Economy pada Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Simpel dan Pasti, Tips Jitu Promosi Produk UMKM Milikmu di Media Digital, Simak!

Tidak hanya mendorong UMKM untuk go digital dengan masuk ke dalam marketplace, Teten menekankan digitalisasi perlu diwujudkan dalam keseluruhan proses bisnis. Pasalnya adaptasi dalam proses transformasi digital telah menjadi kunci bagaimana UMKM memiliki resliensi dan mampu bertahan selama masa-masa sulit.

Dengan melihat pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang tumbuh signifikan, yaitu memiliki nilai sekitar Rp632 triliun pada tahun ini dan diperkirakan akan tumbuh delapan kali lipat pada tahun 2030 sehingga mampu mencapai nilai Rp4531 triliun, pemerintah terus memberikan dukungan dan upaya dalam mendorong UMKM melalui percepatan digital.

“Selain mendorong untuk masuk ke platform e-commerce, pemerintah sekarang sudah terus mengaktifkan dan mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ini sudah kita lampaui, sekarang sudah ada 1 juta produk UMKM sudah on boarding di LKPP. Jika semakin banyak pemerintah daerah yang membeli produknya lewat e-catalog ini tentu akan makin banyak UMKM untuk go digital,” jelas Teten.

Lebih rinci, Teten menjelaskan pemerintah berencana untuk menaikkan belanja pemerintah yang saat ini sudah mencapai 40% atau senilai Rp400 triliun dan dengan kenaikan ke depannya, kebijakan substitusi impor untuk konsumsi dan belanja pemerintah diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri dalam negeri.

Pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas pembiayaan dengan menargetkan 30% kredit perbankan untuk UMKM di tahun 2024 dapat tercapai. Meskipun jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 40% dan Korea Selatan yang telah sampai 80%.

Untuk mencapai target ini, Teten mengaku ada tantangan besar yang masih dihadapi, terutama pada praktik penyaluran KUR yang masih sulit meskipun secara regulasi telah didukung secara penuh. Tantangan ini menjadi faktor yang penting, dan dapat diatasi dengan mendorong bank penyalur KUR untuk menggunakan teknologi credit skoring, tentunya disertai dengan UMKM yang harus melakukan pencatatan secara digital sehingga cara kerjanya lebih efektif.

I Nyoman Ahiarna, Direktur Ekonomi Digital Kemenkominfo, mewakili Mira Tayyiba turut mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM. Tantangan ini berupa kurangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap platform atau teknologi digital. Untuk mengatasi masalah ini, ia mengungkapkan literasi digital memiliki peranan yang penting untuk mendorong kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha masuk ke dalam ekosistem digital.

“Upaya pemerintah dalam mendorong tingkat kecakapan teknologi digital adalah kami melihat pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan UMKM sehingga dapat terdigitalisasi. Dorongan diberikan utamanya pada dua hal, yaitu pada ekosistem e-commerce dan ekosistem UMKM,” tutur I Nyoman.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup kerja Kemenkominfo, kontribusi dukungan yang diberikan termasuk tentang perlindungan data, logistik, tata kelola dari data, infrastruktur digital, dan lainnya.

Dengan itu, Kemenkominfo memiliki dua program utama untuk memberikan dukungannya, yaitu dukungan pada literasi digital dengan target yang masif, dan peningkatan empat bidang mencakup kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

“Kami juga memiliki program di Direktorat Jenderal Informatika, program UMKM go online yang dulu dilakukan bersama-sama dengan lembaga lain. Tahun lalu itu kami mempunyai kegiatan yaitu UMKM active selling. Ini adalah hal yang penting untuk UMKM bertahan. Tahun ini kita fokus dari penguasaan teknologi digital untuk UMKM,” tambah I Nyoman.

Meneguhkan upaya pemerintah ini, Teten Masduki menegaskan bahwa digitaliasi adalah strategi yang telah dipilih pemerintah, bukan hanya sebagai cara yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi, tapi juga untuk mendorong sektor informal di ekosistem UMKM untuk naik kelas ke sektor formal sehingga mereka bisa mengakses pembiayaan di lembaga formal. Dengan begitu UMKM dapat masuk ke dalam industri rantai pasok.