Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Rakornas itu mengangkat tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri. | Kredit Foto: Akbar Nugroho Gumay
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap menteri-menterinya menjadi hal yang patut disoroti masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan unjuk rasa menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/9/2022).
Sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PKS itu merasa keberatan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah memikirkan ulang keputusan menaikkan harga BBM.
Mardani meminta sebaiknya pemerintah menunda dahulu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan mengalihkan dana pembangunan IKN untuk mensubsidi BBM. Sebab kata dia, yang lebih penting adalah harga pangan dan BBM bisa terjangkau oleh rakyat.
"Rakyat tidak perlu IKN. Rakyat perlu pangan dan BBM terjangkau," ujar Mardani dikutip dari akun twitter miliknya @MardaniAliSera, Selasa (7/9/2022).
Lebih lanjut, Mardani menjelaskan bahwa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemrintah adalah melakukan efisiensi di manajemen Pertamina dan dan menggenjot produksi hulu dan hilir migas dan melakukan langkah antisipasi lainnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
