Mahfud MD Soal Pembebasan Koruptor: Pemerintah Tidak Boleh Ikut Masuk ke Urusan Hukum

Pembebesan sejumlah koruptor dari tahanan mendapat sorotan tajam dari publik. Mengenai hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat berbicara.

Mahfud MD menyebut pemerintah tidak bisa ikut campur mengenai hal itu.

Mahfud menjelaskan bahwa aturan pembebasan bersyarat koruptor tentu  sudah sesuai prosedur ataupun persyaratan yang tertulis dalam undang-undang. Atas dasar itu, pemerintah juga tidak bisa mengintervensi narapidana kasus korupsi yang mendapat program bebas bersyarat.

"Soal pembebasan bersyarat, tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat dan harus diketahui," terang Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: Yang Nggak Suka Anies Baswedan Jangan Kelojotan! Diteriakin 'Bapak Politik Identitas', Perwakilan Gereja Jakarta: Anies Bapak Kesetaraan

"Pemerintah tidak boleh ikut masuk ke urusan hukum kalau urusan hukuman dan membebaskan itu," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud melanjutkan, keputusan hakim untuk memberikan bebas bersyarat terhadap napi kasus korupsi maupun kasus lainnya merupakan proses ketatanegaraan yang harus dihormati.

Program pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tidak bisa diintervensi.