Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten Subadri Ushuludin menyebut partai berlambang Kabah tidak sedang dalam perpecahan setelah terjadi pergantian ketua umum dari Suharso ke Mardiono.
Menurut ia, pergantian ketua umum merupakan hal yang wajar, apalagi Suharso Monoarfa diketahui telah melanggar, membuat gaduh partai, dan mengusik keberadaan para kiai dengan pernyataan "amplop kiai".
"Ada banyak hal yang melatarbelakangi pemberhentian Pak Suharso. Jadi, tidak dengan serta-merta dipecat tapi berangkat dari sebab akibat,” tutur Subadri dalam Mukerwil II PPP bertemakan Konsolidasi dan Sukseskan Pemilu 2024.
Subadri menyebut elektabilitas PPP beberapa waktu terakhir juga terus menurun sehingga para majelis partai harus mengambil langkah cepat untuk membenahinya.
"Saya tidak membayangkan jika para majelis di DPP tidak mengambil langkah cepat. Di daerah pun telah banyak demo dari berbagai pihak, terutama penyelamatan kiai. Maka kami pun akan tunduk dengan keputusan mukernas," katanya menegaskan.
Acara Mukerwil II PPP juga turut dihadiri Ketua Majelis Kehormatan K.H. Zarkasih Nur, tokoh PPP Rusli Effendi, Sekretaris DPW PPP Banten Iskandar, kemudian para ketua dan sekretaris DPC PPP se-Banten serta Badan Otonom se-Banten.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: