Penunjukan Pj Gubernur DKI Bakal Penuh Drama Politik, Pengamat: Saat Berkuasa, Anies Seolah Berseberangan dengan Pemerintah

Diskusi soal siapa pengganti Anies Baswedan untuk menempati posisi penjabat sementara Gubernur DKI Jakarta selanjutnya masih terus mengemuka. Hal ini mengingat jabatan tersebut bakal kosong pada 16 Oktober 2022.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai penjabat gubernur DKI Jakarta harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

Baca Juga: 'Dia Orang Betawi Asli', Pengamat Sebut Anak Buah Anies Baswedan Cocok Isi Kursi DKI 1

"Dia harus bisa menerjemahkan kepanjangan tangan pemerintah pusat," ujar Adib kepada GenPI.co, Senin (12/9/2022). 

Sebab, menurutnya pemerintahan provinsi itu seperti supervisi yang mendukung pemerintahan pusat.

"Artinya, pengganti Anies harus bisa mengakselerasi kepentingan pemerintah pusat," tuturnya.

Dirinya meyakini domain politik akan mewarnai pemilihan penjabat gubernur sementara. Menurutnya, akan ada beberapa kebijakan Anies yang berubah.

"Sebab, saat berkuasa, Anies berkuasa seolah-olah berseberangan dengan pemerintahan," ucapnya. Meski pengangkatan pj gubernur bersifat politis, Adib berharap pemerintah menunjuk pengganti Anies yang lebih baik. 

Baca Juga: Ubah Kota Tua Kembali Bernama Batavia, DPRD DKI Mencak-mencak: Subjektif! Anies Cuma Ingin Ukir Sejarah

"Jangan sampai kepentingan politis itu digunakan tangan-tangan tak terlihat yang punya tujuan tidak baik," ucapnya. 

Selain itu, Adib juga menduga akan ada orang yang berusaha menganulit kebijakan dan prestasi Anies setelah dirinya tak menjabat.

"Sebab, mau atau tidak, Anies merupakan tokoh potensial, orang yang akan jadi pj gubernur itu pastinya kana mengoreksi kebijakan Anies yang berseberangan," ujar Adib.