Warga Miskin di Kota Surabaya Kini Terfasilitasi Bantuan Hukum

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota Surabaya kini bisa mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah kota setempat. Hal itu setelahPemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengesahkan Perwali No 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi MBR.

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, Sidharta Praditya Revienda Putra menjelaskan setidaknya ada tiga jenis perkara yang dapat menerima bantuan hukum litigasi sebagaimana diatur dalam Perwali No 78 Tahun 2022. Yakni, perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

"Yang bisa menerima bantuan hukum litigasi adalah tersangka atau terdakwa jika itu perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata adalah pihak penggugat maupun tergugat," kata Sidharta.

Pada prinsipnya, lanjut dia bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sifatnya diberikan bukan untuk perorangan. Melainkan bantuan hukum tersebut diberikan kepada lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang mendampingi MBR.

 "Dana yang diberikan untuk bantuan hukum litigasi yang mempunyai hukum mengikat, besarannya adalah Rp 5 juta," jelasnya.

Dalam Pasal 2 Perwali No 78 Tahun 2022 dijelaskan, bahwa tata cara permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh penerima bantuan hukum. Hal itu terdiri dari identitas penerima serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Selanjutnya, Sidharta menjelaskan, bahwa permohonan bantuan hukum disampaikan oleh penerima bantuan kepada kantor atau lembaga pemberi bantuan hukum. Sementara itu, pemberian bantuan hukum ini hanya boleh untuk satu pihak dan satu perkara.

"Secara detail, syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum ada di dalam Perwali 78 Tahun 2022. Seperti di antaranya adalah penerima bantuan hukum adalah warga miskin," tegasnya.

Sementara ituWali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa Perwali No 78 Tahun 2022 telah ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2022. "Jadi tahapan-tahapan (perkara) yang kita dampingi. Sedangkan untuk hasilnya, menjadi keputusan pihak pengadilan," pungkas Eri.