Menyoal Kenaikan Harga BBM Hingga Bantuan Pemerintah

Ditambah lagi angka Rp24,17 triliun yang dianggarkan tersebut nyatanya tidak mencukupi bahkan BLT tersebut tidak antisipatif dengan penambahan orang miskin baru dari kelas menengah akibat kenaikan harga BBM.

"Terkesan pemerintah kejam dan tidak peduli dengan kondisi rakyatnya dan hanya peduli dengan proyek-proyek mercusuar antara lain Ibu Kota Baru dan Kereta Api Cepat. Seharusnya pemerintah mau cari cara lain seperti memperbesar defisit APBN sehingga rakyat tidak perlu menanggung risiko ekonomi berat akibat kenaikan BBM ini," tutupnya.

Parpol Kecewa

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.

"Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/9/2022).

Menurutnya, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka masyarakat yang kurang mampu akan makin menderita.

"Sementara pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM bersubsidi. Subsidi tidak tepat sasaran berlanjut. Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya," ujarnya.

Lanjutnya, terkait bantuan sosial yang disiapkan pemerintah, ada beberapa catatan di antaranya bantuan langsung tunai yang diberikan tersebut untuk masyarakat tingkat terendah.

Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru, yang sebelumnya ada di garis kemiskinan.

"Belum lagi terkait akurasi data DTKS yang dipertanyakan BPK bahkan KPK. Termasuk kasus bocornya dana BLT karena fraud," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM, baik rakyat maupun kalangan partai politik. 

"Tidak ada orang yang menerima kenaikan harga BBM karena setiap rezim pernah menjadi oposisi dan ketika mereka menjadi oposisi juga menolak kenaikan BBM pada masa lalu tapi memang umumnya demikian," ujar Fahri dalam webinar, Rabu (7/9/2022). 

Fahri mengatakan bilamana rezim ini ditentang karena kenaikan harga BBM ditentang oleh parpol maupun masyarakat terimalah, karena itu bahasa umum dari masyarakat.

"Harga BBM itu diharapkan turun atau diprotes kenaikannya ada di dalam lagu, ada di dalam puisi, ada di dalam sastra jadi itu sebenarnya memang kita sudah menerima kenaikan harga BBM itu tidak enak, tidak baik, dan tidak selayaknya dilakukan," ujarnya. 

Menurutnya, bagaimana membaca sikap negara terhadap harga, terhadap kesejahterahaan, terhadap sesuatu yang substansif bagi masyarakat, bagi rakyat untuk bertumbuh, untuk kuat terus menerus. 

Lanjutnya, hal tersebut dari rezim ke rezim selalu gagal dalam berbicara masalah berkomunikasi dengan masyarakat. Pasalnya jika dianggap baik ia mempertanyakan bilamana dianggap baik kenapa ditolak oleh masyarakat.

"Kalau dianggap baik kenapa mesti ditolak. Misalnya istilah salah sasaran, itu yang paling kacau terminologi itu, dari dulu bilang salah sasaran, dari awal pemerintah bilang salah sasaran, dan rakyatnya bilang kamu jangan salah sasaran lagi ya karena yang membuat salah sasaran kan pemerintah, jadi ini omong kosong yang enggak bisa diteruskan karena logikanya itu tidak bisa diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Peluang Transformasi Angkutan 

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai kenaikan harga BBM, sesungguhnya merupakan peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang. 

"Sebaiknya harga BBM bersubsidi untuk angkutan umum yang berbadan hukum tidak perlu naik," ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/9/2022). 

Djoko mengatakan, hal itu dilakukan dalam upaya untuk mempercepat seluruh angkutan umum berbadan hukum. Pasalnya selama ini banyak angkutan umum tidak berbadan hukum, baik penumpang maupun barang.

"Sekarang ini, negara tidak tahu secara pasti berapa jumlah angkutan barang dan penumpang," ujarnya.

Lanjutnya, angkutan barang yang sudah berbadan hukum dan tidak kelebihan dimensi dan muatan (over dimension dan over load/ODOL) dibolehkan memperoleh BBM bersubsidi.

Sedangkan angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Bukannya seperti sekarang, pemerintah telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service) di 11 kota.

"Justru anggaran yang diajukan sekitar Rp1,3 triliun akan dipangkas hanya Rp500 miliar tahun anggaran 2023 oleh Komisi DPR RI. Nampaknya, anggota DPR RI masih setengah hati untuk memberikan dukungan pengembangan angkutan umum penumpang perkotaan. Kurang paham manfaat angkutan umum bagi mobilitas yang hemat energi ketimbang membiarkan transportasi daring beroperasi, " tutupnya.

Peluang Capai Bauran Energi

Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk dapat mencapai target bauran energi pada 2060.

Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia Jahja B Soenarjo menilai kebijakan pemerintah tersebut menjadi sebuah tantangan sendiri dalam proses transiai energi.

"Kenaikan bahan bakar tentunya juga menjadi tantangan untuk melakukan percepatan program-program  sumber energi baru dan terbarukan," ujar Jahja dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/9/2022).

Jahja mengatakan, belum lama terbetik berita bahwa Kanada baru saja menandatangani kerja sama dengan perusahaan Jerman untuk membeli lithium dari Manitoba, tambang yang cukup besar, sebagai bahan baku yang vital untuk baterai.

"Lithium ini langka, Indonesia hanya punya nikel saja. Elektrifikasi tak bisa ditawar untuk mengurangi konsumsi energi fosil. Panel Surya juga menjadi alternatif yang sudah prioritas," ungkapnya. 

Lebih lanjut, kesadaran akan bencana pemanasan bumi (global warming) harus disosialisasi, salah satunya dengan zero carbon emission. Saat ini iklim sudah kerap berubah dengan ekstrim. Di Los Angeles diinformasikan beberapa hari terakhir suhu mencapai 40+ derajat Celsius.

"Apa yang dapat kita lakukan selaku pengusaha dan masyarakat yang peduli masa depan Indonesia?" ujarnya.

Lanjutnya, meskipun BBM naik dan harga masih terjangkau dibandingkan dengan Amerika, Eropa, Tiongkok, Singapura, tetap saja inflasi dan krisis ekonomi menghantui Indonesia. 

Menurutnya, dengan fundamental ekonomi Indonesia yang bisa dikatakan kuat dengan pertumbuhan positif, tetapi harus dicermati dengan saksama sektor mana saja yang menyumbang pertumbuhan tersebut.

Sementara sektor-sektor lain yang lebih berdampak kepada masyarakat luas, mungkin masih rapuh. Pertumbuhan ekonomi yang positif di kisaran angka 5,4 persen kini dikejar oleh inflasi yang melaju cepat menembus 4 persen.

"Krisis ekonomi yang dikhawatirkan akan ditandai dengan melemahnya daya beli akibat inflasi serta dapat saja memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan peringatan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, maka seluruh elemen, baik pemerintah maupun swasta, harus bekerja sama membangun ketahanan ekonomi serta mempercepat hilirisasi berbagai sektor untuk mengurangi ketergantungan impor, dan menungkatkan nilai-tambah dalam negeri.

"Banyak hal yang harus dilakukan bersama secara kolaborasi inklusif. Seyogyanya menjadi pemikiran, di mana dan bagaimana peran para pengusaha besar hingga UKM, serta BUMN dalam hal ini," tutupnya.

Ketersediaan Stok Terjamin

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), memberlakukan kembali penyesuaian harga berkala untuk produk Pertamax.

Mekanisme penyesuaian harga secara berkala ini kembali dilakukan seperti sebelum pandemi, mengingat Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dan tren dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir ini harga Pertamax tidak disesuaikan secara berkala mengikuti tren ICP, sehingga sampai dengan saat ini harga jual Pertamax terdapat selisih dengan harga keekonomian.

“Tercatat sejak Maret hingga September 2022, BBM RON 92 yang setara Pertamax sudah disesuaikan secara berkala oleh badan usaha lain, sedangkan Pertamax baru sekali penyesuaian harga pada April lalu,” ujar Irto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/9/2022). 

Irto mengatakan, dengan tren ICP yang masih cukup tinggi pada Agustus lalu sekitar US$94.17 per barel, Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru Pertamax yang berlaku mulai tanggal 3 September. Di mana harga jual Pertamax ditetapkan sebesar Rp14.500 per liter untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen. 

“Penetapan harga ini sudah sesuai dengan regulasi Kepmen ESDM Nomor 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU). Jika dibandingkan dengan seluruh produk RON 92, harga Pertamax masih paling kompetitif,” ujarnya.

Irto melanjutkan, penyesuaian harga ini akan terus diimbangi dengan ketersediaan stok serta jaminan distribusi ke seluruh SPBU di Indonesia.

“Ini adalah komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dari segi harga juga tetap dijaga paling kompetitif. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, dan ke depan harga Pertamax akan terus dievaluasi mengikuti tren harga minyak dunia, ini sudah berlaku ketika kemarin Pertamina mengevaluasi dan menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex,” tutupnya. 

Upaya Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan beberapa program untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga BBM. 

Kepala Badan Kebijakannya Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Natan Kacaribu mengatakan, besarnya kemungkinan kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi membuat pemerintah mengevaluasi kebijakan yang ada.

Hal tersebut dilakukan lantaran lebih dari 70 persen subsidi yang disalurkan dinikmati oleh kelompok yang bukan menjadi sasaran utama pemerintah.

"Besarnya kemungkinan dari kenaikan dari subsidi dan kompensasi energi ini menjadi terlalu besar dan setelah kita evaluasi ini semakin tidak tepat sasaran karena lebih dari 70 persen yang menikmati subsidi dan kompensasi energi adalah mereka kelompok mampu dengan kata lain yang memiliki kendaraan yang sebenarnya bukan sasaran dari subsidi ini," ujar Febrio dalam webinar, Selasa (6/9/2022).

Dengan begitu, pemerintah merelokasi atau mengalihkan sebagian dari subsidi tersebut yang sudah jelas tidak tepat sasaran dan lebih berkeadilan.

"Makanya diambil keputusan untuk mengalihkan dan saat ini kita sudah mengalihkan Rp24,17 triliun untuk program besar yang pertama adalah untuk Bantuan Langsung Tunai," ujarnya. 

Febrio melanjutkan, program lainnya adalah bantuan subsidi upah untuk tenaga kerja yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta.

"Tetapi intinya ini terutama untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi energi itu semakin kita buat sesuai dengan sasaranya," tutupnya. 

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja berupa bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

"Tujuannya adalah mempertahankan daya beli kaum buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga," ujar Ida dalam webinar, Selasa (6/9/2022).

Ida mengatakan, program BSU 2022 ini dicairkan dan diberikan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600 ribu dan diharapkan akan selesai secepatnya.

"Sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan tentu saja diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini," ujarnya. 

Lanjutnya, Kemenaker telah melaksanakan serah terima data calon penerima dari BPJS Keternagakerjaan, penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.999.915.

"Selanjutnya data ini akan kami padankan atau verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana peraturan Menteri Kertenagakerjaan," ungkapnya.

Selain itu, Kemenaker juga telah berkoordinasi untuk memadankan data ini dengan PMO untuk penerima program Kartu Prakerja, dengan Kementerian Sosial bagi penerima PKH, dan dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk memastikan bahwa PNS tidak menerima BSU ini.

"Adapun angka pasti setelah dipadankan, akan kami infokan setelah kami menyelesaikan semua proses pemadanan data tersebut," ucapnya.